topmetro.news, MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah memperkuat kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Pemerintah juga diminta mengubah pola komunikasi agar kebijakan dan program yang dijalankan lebih mudah dipahami serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat membuka Pelatihan Teknis Pengelolaan Media Sosial bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, itu mengangkat tema “Seni Mengemas Kebijakan: Mengubah Bahasa Birokrasi menjadi Bahasa Publik”.
Dalam sambutannya, Erwin menegaskan bahwa penyampaian informasi pemerintah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga diperlukan agar informasi pembangunan, kebijakan, dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
“Kami mendorong adanya sinergi antara instansi pemerintah, termasuk OPD, hingga instansi lain dalam mempublikasikan berbagai program dan kegiatan,” ujar Erwin.
Menurutnya, kolaborasi dalam penyebarluasan informasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Penyampaian informasi yang terkoordinasi juga diperlukan untuk mencegah kesimpangsiuran informasi dan menekan penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.
“Jangan berdiri sendiri ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menonton,” katanya.
Bahasa Birokrasi Harus Lebih Membumi
Erwin juga menyoroti pentingnya kemampuan pengelola media sosial pemerintah dalam mengemas informasi dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, istilah birokrasi yang kaku dan terlalu teknis perlu diterjemahkan menjadi narasi publik yang mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya kebijakan atau program pemerintah, tetapi juga memahami tujuan dan manfaatnya.
“Yang sangat relevan bahwa kita harus mampu menerjemahkan istilah-istilah birokrasi yang terkesan kaku dan teknis menjadi narasi publik yang komunikatif, ramah, persuasif, serta menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Erwin.
Pendekatan tersebut dinilai penting di tengah perkembangan media sosial yang membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi. Pemerintah dituntut tidak sekadar hadir di ruang digital, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara tepat, menarik, dan mudah dimengerti.
Publikasi Jangan Hanya Seremonial
Pelatihan ini turut menghadirkan pegiat media sosial, Toga Nainggolan, sebagai narasumber. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan komunikasi antara birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurut Toga, informasi pemerintah perlu dikemas ulang agar lebih sederhana, menarik, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Orientasi publikasi juga harus bergeser dari sekadar melaporkan kegiatan seremonial menjadi penyampaian manfaat konkret yang bisa dirasakan masyarakat.
Ia menilai, setiap kegiatan pemerintah sesungguhnya memiliki nilai informasi yang penting. Namun, nilai tersebut sering kali tidak tergali secara maksimal ketika publikasi hanya berfokus pada acara, pejabat yang hadir, atau rangkaian seremoni.
Padahal, masyarakat membutuhkan informasi yang menjawab persoalan sehari-hari, mulai dari kemudahan mengakses layanan hingga manfaat langsung dari kebijakan yang diterapkan.
“Daripada sekadar mengumumkan bahwa dinas atau instansi mengadakan suatu kegiatan, alangkah baiknya jika publikasi itu langsung menonjolkan nilai kemudahannya bagi warga,” ujar Toga.
Ia mencontohkan, publikasi mengenai pembukaan gerai pajak sebaiknya tidak hanya menonjolkan seremoni peresmian. Informasi yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah kemudahan yang diperoleh, misalnya akses pembayaran pajak yang lebih dekat dan praktis.
“Kita harus membiasakan diri melihat publikasi dari sudut pandang manfaat yang akan diterima oleh masyarakat,” tegasnya.
Informasi Pemerintah Harus Menjawab Kebutuhan Warga
Pelatihan pengelolaan media sosial tersebut menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk mengevaluasi cara berkomunikasi dengan masyarakat. Keberhasilan publikasi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang diunggah, tetapi juga dari sejauh mana informasi dipahami dan berguna bagi publik.
Kolaborasi antarinstansi, pemilihan bahasa yang membumi, serta penonjolan manfaat layanan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam pengelolaan komunikasi pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, informasi pembangunan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, melainkan menjadi sarana edukasi yang membantu masyarakat memahami kebijakan, memanfaatkan layanan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Penulis | Erris
