topmetro.news, Medan – Pemko Medan menyiapkan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, mulai dari revitalisasi 41 puskesmas hingga peningkatan kapasitas dua rumah sakit umum daerah (RSUD).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, berkualitas, dan terjangkau.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Medan mengenai Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Menurut Rico, pembenahan sistem kesehatan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Mulai dari antrean panjang di puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan, hingga kepastian biaya pengobatan, termasuk dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
Ia menilai, Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan memiliki peran strategis sebagai landasan hukum untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Rico menjelaskan, salah satu fokus pembenahan adalah mengoptimalkan 41 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Medan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut nantinya tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat, tetapi juga diperkuat sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Dengan penguatan fungsi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara lebih optimal tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit.
Selain puskesmas, Pemko Medan juga memprioritaskan pembenahan dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Pembenahan meliputi peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, serta penyempurnaan sistem rujukan yang terhubung dengan seluruh puskesmas.
Rico menegaskan, integrasi pelayanan menjadi salah satu kunci agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan penanganan lanjutan.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujarnya.
Dalam Ranperda tersebut, Pemko Medan juga mendorong perubahan orientasi pelayanan kesehatan agar lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif atau pencegahan penyakit. Selain itu, penguatan pelayanan kesehatan primer, kejelasan mekanisme rujukan, serta prioritas penanganan pasien dalam kondisi darurat sebelum penyelesaian administrasi juga menjadi perhatian.
Pengaturan lainnya mencakup keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu pelayanan, hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Untuk menyempurnakan materi Ranperda, Rico menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPRD Medan.
Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Upaya tersebut perlu didukung ketersediaan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan mengenai program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar alokasi anggaran dapat mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Ketiga, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
Rico juga menekankan pentingnya memperjelas pembagian kewenangan antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya manusia, konsekuensi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi setelah regulasi tersebut diberlakukan.
Ia berharap Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan nantinya tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi benar-benar membawa perubahan dalam pelayanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua DPRD, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, serta jajaran pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
reporter | Thamrin Samosir
