topmetro.news, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang berkaitan dengan penguatan kemandirian fiskal daerah dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Kedua Ranperda tersebut mengatur perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Penjelasan tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, Rabu (11/11/2026). Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, pimpinan dewan, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Bobby menegaskan bahwa perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bukan sekadar penyesuaian administratif. Revisi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta keberlanjutan pelayanan publik.
Menurut Bobby, pemerintah daerah wajib menyelaraskan regulasi perpajakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini perlu dievaluasi karena sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset daerah. Penyesuaian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa memberatkan masyarakat.
Selain itu, terdapat rencana penambahan sejumlah objek retribusi baru, di antaranya pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Penambahan objek lainnya juga akan disesuaikan dengan ketentuan regulasi nasional, termasuk pengelolaan pertambangan.
Sementara itu, terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Bobby menekankan pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses keadilan.
Bobby menyebutkan, perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi dan perdamaian, sehingga penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus berakhir di pengadilan.
Menurutnya, pembaruan Perda bantuan hukum juga diharapkan dapat menyederhanakan mekanisme pelayanan, memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat miskin.
Bobby meyakini, penerapan pendekatan keadilan restoratif dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem peradilan, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sekaligus menekan beban lembaga pemasyarakatan (Lapas).
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby Nasution.
Usai menyampaikan penjelasan, Bobby Nasution secara resmi menyerahkan dokumen penjelasan kedua Ranperda kepada DPRD Sumut untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Penulis: Erris
