topmetro.news, Samosir – Pemkab Samosir akan terus memperketat pengawasan terhadap bangunan gedung yang belum memenuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebanyak 47 bangunan yang sebelumnya telah ditertibkan kembali menjadi sasaran pengawasan Satpol PP bersama tim terpadu.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan pemilik bangunan memenuhi kewajiban perizinan.
Dalam kegiatan penertiban, Rabu (11/11/2026), tim terpadu juga kembali menghentikan operasional dua bangunan usaha berupa hotel dan rumah makan yang belum menuntaskan persyaratan perizinan meskipun sebelumnya telah diberikan imbauan penghentian sementara.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan operasional bangunan usaha harus dihentikan sampai izin diterbitkan. Pemilik juga diingatkan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker penghentian operasional.
Apabila pelanggaran kembali terjadi, pihaknya akan melaporkan kepada aparat berwajib dan mengambil langkah lebih tegas hingga penutupan permanen.
Selain pengawasan, Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki PBG sebagai bagian dari penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkab Samosir menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan pembangunan dan aktivitas usaha berlangsung sesuai aturan serta memberikan kepastian hukum.
reporter | Tetty/Rel
