topmetro.news, Samosir – Dugaan penambahan persyaratan penyediaan dan pemasangan Asphalt Mixing Plant (AMP) berkapasitas 60 ton per jam dalam tender dua proyek rekonstruksi jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan.
Persyaratan tersebut diduga berpotensi membatasi persaingan usaha dalam proses tender proyek dengan total anggaran sekitar Rp18,3 miliar.
Warga Samosir, Hotdon Naibaho, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan hingga penetapan persyaratan tender tersebut.
Menurutnya, penyidik perlu mengungkap siapa yang mengusulkan, menetapkan, serta bertanggung jawab atas kewajiban penyediaan dan pemasangan AMP berkapasitas 60 ton per jam.
“Pengusutan jangan hanya berfokus pada pekerjaan fisik, tetapi harus mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga penetapan pemenang tender,” ujar Hotdon, Jumat (13/11/2026).
Dua proyek yang tengah disidik Kejari Samosir tersebut masing-masing berada di Hutaginjang dengan nilai Rp8,7 miliar dan Sihapilis senilai Rp9,6 miliar.
Hotdon juga menyoroti pemeriksaan Golfried Harianja, yang saat proses tender berlangsung menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir.
Ia mendesak Kejari segera menetapkan Golfried sebagai tersangka apabila alat bukti dan unsur pidana telah terpenuhi. “Peran Golfried dalam proses pengadaan kedua proyek tersebut harus diungkap secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir Juna Karokaro, membenarkan, bahwa Golfried telah diperiksa penyidik terkait dugaan penyimpangan tender kedua proyek tersebut.
“Benar, yang bersangkutan telah diperiksa,” kata Juna.
Juna menjelaskan, pemeriksaan dilakukan terhadap Golfried dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala UKPBJ. Salah satu materi yang didalami adalah dugaan penambahan persyaratan tender berupa kewajiban menyediakan dan menginstal AMP berkapasitas produksi 60 ton per jam.
Diketahui, perkara proyek Hutaginjang telah memasuki tahap penyidikan sejak Juli 2024, sedangkan proyek Sihapilis ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 2026.
Hotdon meminta Kejari Samosir terbuka menyampaikan perkembangan penanganan kedua perkara tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Saat ini, Golfried Harianja menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Samosir.
Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Golfried Harianja belum memberikan jawaban hingga berita ini dikirim ke redaksi.
reporter | Tetty
