topmetro.news, Medan – Nasib kepala lingkungan (Kepling) di Kota Medan menjadi sorotan, setelah upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi hak mereka dikabarkan belum dibayarkan hingga November 2026.
Kondisi ini mendapat perhatian Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis, yang mendesak Pemerintah Kota Medan segera menyelesaikan kewajiban tersebut.
Reza meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar segera merealisasikan pembayaran upah pungut PBB kepada seluruh Kepling.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, para Kepling telah menjalankan tugas membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sejak awal tahun.
Mereka turun langsung ke lapangan, mendatangi rumah warga, menyampaikan surat pemberitahuan pajak, sekaligus membantu masyarakat dalam urusan administrasi PBB.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizalimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka. Tolong perhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” ujar Reza kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Politisi tersebut juga menyoroti perbedaan waktu pencairan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebutkan, pembayaran tahap awal pada periode sebelumnya sudah diterima sekitar pertengahan tahun. Namun, hingga memasuki November 2026, pembayaran tahun ini belum juga terealisasi.
Reza mempertanyakan alasan keterlambatan tersebut. Baginya, pemerintah harus memiliki komitmen yang sama dalam menuntut kinerja dan memenuhi hak para petugas di lapangan.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tetapi bayar haknya lambat,” tegasnya.
Ia menambahkan, upah pungut PBB bukan pemberian sukarela pemerintah, melainkan hak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Reza mengingatkan bahwa Kepling memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program Pemko Medan. Mereka menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, mulai dari persoalan administrasi kependudukan, bantuan sosial, penanganan banjir, hingga pelayanan perpajakan.
Karena itu, menurutnya, keterlambatan pembayaran hak Kepling dapat memengaruhi motivasi dan semangat mereka dalam menjalankan tugas pelayanan di lingkungan masing-masing.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar? PBB bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” katanya.
Reza pun meminta Bapenda Medan tidak semata-mata berfokus pada pencapaian target penerimaan PBB. Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pihak-pihak yang ikut bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah.
Ia berharap Pemko Medan tidak menunggu munculnya keluhan berulang atau persoalan tersebut menjadi perhatian publik sebelum mengambil langkah penyelesaian.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Pemerintah yang baik harus proaktif memenuhi hak-hak mereka, bukan menunggu masyarakat atau petugas mengeluh terlebih dahulu,” pungkasnya.
Keluhan mengenai belum dibayarkannya upah pungut PBB tersebut sebelumnya disampaikan sejumlah Kepling kepada PosRoha.com. Mereka mengaku belum menerima pembayaran hingga November 2026, meskipun pada tahun sebelumnya pembayaran tahap awal telah diterima sekitar pertengahan tahun.
Hingga berita ini diterbitkan, Bapenda Kota Medan belum memberikan jawaban atas konfirmasi terkait keterlambatan pembayaran upah pungut PBB tersebut.
reporter | Thamrin Samosir
