Rico Waas Ancam Sanksi Oknum Pungli, SMSI Medan Desak OPD dan BUMD Bertindak Tegas

topmetro.news, MEDAN – Peringatan keras Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendapat perhatian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan. SMSI mendesak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak sekadar memberikan imbauan, tetapi berani mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan.

Ketua SMSI Kota Medan, Irwan Manalu, menegaskan pernyataan Wali Kota harus dibuktikan melalui pengawasan dan penindakan nyata. Menurutnya, jangan sampai ancaman sanksi hanya menjadi gertakan di atas kertas, sementara masyarakat masih menjadi korban dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ia mencontohkan dugaan praktik pungli yang menyeret oknum pegawai PUD Pasar Medan terkait persoalan kios di Pasar Petisah. Pedagang Jusuf Aritonang bersama ibunya, Ayu Simaremare, mengaku diminta membayar Rp13,7 juta untuk mendapatkan kios melalui transaksi yang diduga tidak sesuai mekanisme resmi perusahaan.

Persoalan tersebut semakin menjadi sorotan setelah uang disebut diserahkan melalui rekening pribadi oknum pegawai, bukan rekening resmi perusahaan. Namun, setelah pembayaran dilakukan, pedagang mengaku tidak memperoleh kepastian atas kios yang dijanjikan. Ironisnya, setelah persoalan itu diberitakan media, pihak pedagang disebut diminta menghapus pemberitaan, membuat klarifikasi, serta menyampaikan permintaan maaf. “Jangan sampai pernyataan Wali Kota Medan hanya menjadi gertakan di atas kertas. Jika ada oknum yang terbukti melakukan pungli, jangan dilindungi atau ditutup-tutupi. Tindak tegas sesuai aturan,” tegas Irwan, Jumat (20/11).

Irwan meminta Rico Waas dan Inspektorat Kota Medan segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara profesional dan transparan. Direksi PUD Pasar Medan juga didesak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang disebut terlibat. Sorotan serupa sebelumnya disampaikan Sekretaris dan anggota Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga dan Godfried Effendi Lubis, yang menilai dugaan jual beli kios di luar prosedur resmi harus diusut dan dipertanggungjawabkan. Meski uang pedagang akhirnya dikembalikan setelah kasus mencuat, SMSI menilai pengembalian tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan yang perlu diperiksa.

Kini, Ayu Simaremare mengaku tidak lagi memiliki pekerjaan setelah penertiban aktivitas berjualan di kaki lima Pasar Petisah dan harapannya memperoleh kios melalui transaksi tersebut tidak terwujud. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena masyarakat semestinya mendapatkan pelayanan yang adil, bukan justru menghadapi ketidakpastian akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan. SMSI Medan menegaskan, kasus Pasar Petisah harus menjadi ujian keseriusan Pemko Medan dalam membersihkan birokrasi dan BUMD dari praktik pungli. Jangan hanya berani mengancam sanksi, tetapi harus berani membuktikan penindakan.

penulis | Erris 

 

Related posts

Leave a Comment