Topmetro.News – Harga beras naik di pasaran, tak pelak lagi kinerja Menteri Pertanian menjadi sorotan. Kondisi harga beras naik, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi pada beras kualitas premium, medium dan rendah sepanjang periode September 2018.
Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan menyebutkan, terkait produksi pangan di tanah air maka Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dipandang perlu mengevaluasi kinerja Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Harga Beras Naik, Menko Perekonomian Perlu Cek Validasi Data
Belakangan, kata Emrus Sihombing, terjadi kenaikan harga beras di pasaran. Di sisi lain, di berbagai pemberitaan, Menteri Pertanian Amran menyebut stabilnya harga pangan dan ketersediaan yang cukup, bahkan swasembada.
Menurut Emrus, Menko Perekonomian harus memastikan validitas data produksi komoditas pangan yang dimiliki Kemtan secara langsung. Tak hanya melihat data di atas kertas saja, Menko Perekonomian bersama Mentan harus melakukan pengecekan data secara langsung di lapangan.
“Bila data ternyata berbeda, (produksi) lebih rendah dari dimiliki maka Mentan, Presiden harus menindak tegas Mentan. Ini bisa berujung kepada reshuflle kabinet,” katanya mengingatkan.
Emrus yang dihubungi akhir pekan lalu mengaku, meski kerap menegaskan kondisi swasembada beras, dari berbagai pemberitaan, Menteri Amran tak menyajikan data pangan secara nyata.
“Saya tidak pernah melihat Mentan buka-bukaan produksi pangan. Logisnya, kalau produksi melimpah tidak mungkin impor, begitu pun dengan harga beras naik di pasar.”
Data Produksi Pangan Meleset
Sebelumnya Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kemtan) selalu meleset. Ini menjadi ikhwal polemik impor beras.
“Setiap tahun data (produksi) meleset,” ucap Darmin terkekeh, Rabu (19/9/2018) malam di kantornya.
Dia membeberkan data yang meleset dari Kemtan mempengaruhi pengambilan keputusan impor. Katanya, pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi. Artinya, angka itu sudah berkurang 75 juta ton lantaran digunakan Bulog untuk operasi pasar (OP).(*)
