topmetro.news – Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan konsultan asing. Ia menyebut pernyataan Jokowi mengenai hal ini adalah kebohongan.
Menurut Irawan, isu ini jelas memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga pemilu berakhir. “Jadi, saya sebagai Direktur Luar Negeri BPN tahu betul bahwa kita tidak ada sama sekali konsultan asing,” ujar Irawan Ronodipuro dalam keterangan tertulisnya yang diterima media, Selasa (5/2/2019).
BACA JUGA: 60 Persen Milenial Diyakini Pilih Jokowi-KH Ma’ruf
Bukan Konsultan Asing
“Di BPN ini semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden itu salah,” tambah Irawan Ronodipuro.
Ia menjelaskan, isu ini muncul pertama kali muncul ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo menjelang pidato ‘Indonesia Menang’ di JCC, Jakarta 14 Januari lalu.
Saat itu, lanjut Irawan Ronodipuro, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat. Dan ada 13 perwakilan yang datang.
“Jadi siapa yang memberikan masukan kepada presiden, itu salah besar. Jadi, kita sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik. Apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden,” katanya.
“Tentu saja mereka (kedutaan besar) ingin mengetahui program-program kita. Apalagi Rusia itu adalah negara sahabat. Sayang sekali kalau pihak Jokowi menyerang seperti itu,” lanjut Irawan Ronodipuro.
Jangan Masuk Timses
Sementara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ikut angkat suara terkait polemik konsultan asing di Pilpres 2019. Mahfud MD menilai penggunaan konsultan asing tidak melanggar aturan. Selama tak jadi bagian tim sukses.
“Kalau WNA di timses mestinya tidak boleh. Tetapi kalau jadi konsultan boleh saja. Konsultan kan bisa diambil dari mana saja. Metode teknologinya bisa diambil dari mana saja. Semua kan memakai ahli yang ilmunya dari luar negeri,” kata Mahfud di Madura, Selasa (5/2/2019).
Polemik konsultan asing yang menggunakan propaganda Rusia bermula dari pernyataan Capres Nomor Urut 01 Jokowi saat berkunjung ke Surabaya akhir pekan lalu. Istilah itu dipakai Jokowi karena begitu banyak hoaks dan kabar bohong tentang dirinya di media sosial.
Jokowi juga memakai istilah konsultan asing yang dipakai timses tertentu. Menurut Jokowi, konsultan asing cenderung membuat resah dan mengadu domba masyarakat tanpa memikirkan efeknya.
sumber: beritasatu.com
