TOPMETRO.NEWS – Pemerintah telah menandatangani kontrak pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) beberapa waktu lalu.
Bahkan, sebagian blanko e-KTP juga sudah didistribusikan ke daerah, salah satunya ke Provinsi DKI untuk kebutuhan jelang Pilkada putaran kedua.
“Saya sudah teken kontrak untuk pengadaan 7 juta blanko e-KTP pada Minggu ketiga (Maret), sehingga akhir Maret sudah kami distribusikan, sebagian untuk DKI yang memasuki Pilkada kedua. Sisanya bulan April ini pendistribusian secara bertahap selesai,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4) seperti dikutip dari suara.com.
Pemenang tender pengadaan blanko e-KTP sebanyak 7 juta adalah perusahaan dalam negeri. Sampai sekarang pengadaan sudah mencapai 96,54 persen.
“Dari catatan ada 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobel-dobel (ganda) kurang lebih 3 juta. Tapi target kami tahun ini selesai. Ya mohon maaf (terlambat), karena hampir 100 pejabat kami dalam rentang waktu 1,5 tahun ini bolak balik ke KPK, jadi secara psikis terganggu, tapi secara optimalisasi sudah bisa tercapai dengan baik,” ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga terus menyediakan 3 juta e-KTP untuk yang datanya berubah, seperti yang lajang kemudian tahun berikutnya statusnya telah menjadi menikah/kawin, kemudian mengganti e-KTP yang rusak, pindah alamat dan lainnya. Rata-rata pertahun bisa 5 juta warga yang mau ganti e-KTP.
“Kemudian sekarang sedang tender untuk pemeliharaan server yang kemarin dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat, itu akan ditarik ke perusahaan lain,” tutur dia.
Sementara itu, untuk mencetak e-KTP masih dilakukan di luar negeri. Alasannya karena di Indonesia belum ada perusahaan yang memiliki teknologi untuk membuat chip-nya.
“(cetak blanko) masih kombinasi, karena nyetak chip-nya masih di luar negeri,” terang dia.(TMN)
