topmetro.news – Fraksi Gabungan DPRD Medan yang terdiri dari Hanura, PSI, dan PPP, sepakat membentuk sendiri tim tugas pengawasan penyaluran bansos dari pemerintah pusat dan Pemko Medan.
Hal itu dilakukan karena mereka mengaku banyak menerima keluhan dari konstituen terkait bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Ketua Fraksi Gabungan Erwin Siahaan mengatakan, penyaluran bansos tahap I bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang telah dilaksanakan Pemko Medan, dinilai belum tepat sasaran. Maka untuk penyaluran tahap II, pihaknya akan lebih proaktif dan membentuk tim pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan.
“Terbukti banyak masyarakat mengeluh kepada kami, kalau banyak yang tidak menerima bantuan itu. Menunggu dari lembaga DPRD Medan ini membuat pengawasan terlalu lama. Jadi kami dari fraksi buat sendiri tim pengawasan,” ujar Erwin, Senin (11/5/2020).
Saat itu dia didampingi Sekretaris Fraksi Abdul Rani dan Bendahara Hendra DS. Serta anggota Fraksi Gabungan DPRD Medan, Janses Simbolon dan Renville Napitupulu.
Sasaran Bansos
Dikatakannya, penyaluran bansos tahap I tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih, sehingga tidak efektif. Untuk itu, fraksi meminta data warga yang menerima bantuan tahap I dan data warga yang menerima bantuan tahap II.
“Data itu penting untuk efektifitas yang akan kami lakukan dan berharap data itu sudah diserahkan pada 17 Mei 2020,” tegasnya.
Selain itu, tim tugas pengawasan penyaluran bantuan Covid-19 dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP juga meminta spesifikasi bantuan.
“Kami ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran dan jenis bantuan jangan asal-asalan. Anggaran untuk bansos beras itu besar. Jadi jangan dipermainkan di tengah Covid-19 yang sudah membuat masyarakat susah,” tutur Erwin.
reporter | Jeremi Taran
