Presiden berhak menentukan sosok yang paling tepat mendampinginya. Kepercayaan dan keselarasan menjadi kunci pemerintahan yang solid hingga 2029.”
— Prof. Yuddy Chrisnandi
Category: Berita
Sumut Raih Forkopimda Terbaik II, Timur Tumanggor: Kolaborasi Harus Terus Dijaga
Kolaborasi Bukan Sekadar Seremoni, tetapi Fondasi Penting untuk Menjaga Stabilitas dan Membangun Daerah demi Kepentingan Masyarakat.”
Read MoreCegah Korupsi dari Rumah! Pemprov Sumut Libatkan Perempuan Jadi Penggerak Integritas
Korupsi harus dilawan sejak dari rumah. Integritas bukan sekadar slogan, tetapi nilai kejujuran yang harus ditanamkan dalam keluarga dan diwariskan kepada generasi mendatang.”
Read MoreWagub Surya Beberkan Strategi Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Transparansi bukan sekadar membuka informasi, tetapi memastikan masyarakat memiliki hak untuk tahu, mengawasi, dan ikut menentukan arah pembangunan daerah.”
Read MorePDIP Sumut: Pengunduran Diri Gibran Harus ke MPR, Bukan Presiden
“Jangan biarkan rakyat terkecoh rumor! Pengunduran diri Gibran harus melalui mekanisme konstitusional, bukan sekadar klaim politik.”
Read MoreIni Komentar Bobby Nasution Soal Keputusan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
“Kami mendukung penuh dan mendoakan yang terbaik. Apa pun keputusan Gibran, semoga membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.”
Read MoreGubsu Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pihak Ketiga dalam Percepatan Pembangunan
Pembangunan Sumut Tak Bisa Berjalan Sendiri, Kolaborasi Jadi Kunci Kemajuan Daerah!”
Read MoreDokter Terawan Jadi Figur Alternatif Wakil Presiden RI
Indonesia Tak Harus Selalu Dipimpin Politisi, Profesional Juga Punya Ruang di Puncak Kepemimpinan Nasional!”
Read MoreTimur Tumanggor: Cegah Korupsi Harus Dimulai dari Keluarga, Bukan Sekadar Aturan!
Jabatan dapat berganti, tetapi nama baik keluarga harus senantiasa dijaga.”
Read MoreBobby Nasution Dorong Kemandirian Fiskal Sumut, Revisi Perda Pajak dan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
“Bukan sekadar mengubah aturan, dua Ranperda ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum yang layak.”
Read More