Program Penanggulangan Banjir Belum Tepat Sasaran

medan banjir

topmetro.news – Kota Medan yang tak juga terlepas dari banjir saat hujan turun, seperti Minggu malam (8/7/2018) lalu, mendapat sorotan anggota DPRD Medan. Masyarakat yang semakin kesal dan resah dengan masalah banjir pun jadi perhatian.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, fenomena banjir terjadi karena program yang tidak tepat sasaran.

“Kita melihat program penanggulangan banjir di Kota Medan masih belum tepat. Terbukti masih banyak drainase yang tidak bekerja secara maksimal, dalam menyerap dan menampung air,” kata Paul kepada media, di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (10/7/2018).

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengemukakan beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah banjir. Di antaranya, harus ada ada normalisasi. Lalu kemudian dipikirkan bagaimana agar di Kota Medan tidak lagi terjadi banjir.

“Artinya harus ada pekerjaan drainase yang benar benar mampu menanggulangi persoalan banjir ini. Karena normalisasi hanya untuk membantu kelancaran air saja. Belum tentu sebagai solusi agar tidak lagi banjir,” katanya.

Paul pun menyoroti anggaran, termasuk yang berhubungan dengan masalah infrastruktur terkait yang dengan banjir. “Anggaran yang ada jika dikerjakan secara benar dan tepat sasaran, saya pikir sudah cukup,” sebut anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini.

Jalan Bagus Diperbaiki

“Seperti jalan rusak misalnya, ya cukup yang itu sajalah yang diperbaiki. Jangan jalan yang masih bagus tapi juga diperbaiki. Karena intinya, bagaimana Medan ini tidak berlobang,” sambung anggota DPRD Medan ini.

Dia mencontohkan Jalan Deli yang rusak 200 sampai 300 meter saja. “Tapi kenapa sepanjang Jalan GB Josua yang diaspal. Kalau uangnya ada mungkin nggak masalah semua diaspal. Tapi keuangan Pemko Medan kan sangat terbatas. Sementara di wilayah lain masih banyak jalan yang juga butuh perbaikan,” katanya.

Begitu juga dengan dranase. Kata Paul, seharusnya ditinjau wilayah mana yang menjadi kawasan banjir. Kemudian dilakukan program penanggulangan banjir. Sebab harus ada skala prioritas yang harus dikerjakan untuk mengatasi persoalan banjir.

Meski demikian, Paul mengapresiasi keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) yang ada di kecamatan. “Sudah cukup berarti dalam melakukan perawatan parit. Hanya saja cara kerjanya yang masih belum optimal. Banyak mandornya yang tidak profesional. Faktornya mungkin karena kerja tak kerja, tapi mereka tetap terima gaji. Harusnya mereka digaji berdasarkan laporan kinerja,” tandas Paul. (TM-RAJA)

Related posts

Leave a Comment