You are here

Tag: mark up

Selisih Miliaran Rupiah Pembelian LPJU Sollar Cell Dishub Sergai Patut Dicurigai, Kelalaian atau Kesengajaan…?

RADJA P SIMBOLON

topmetro.news, Medan – Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencoreng wajah tata kelola Pemkab Serdang Bedagai. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Solar Cell oleh Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2025, di bawah kepemimpinan Kadis Gunawan Jaya Wardana Hasibuan SSTP. Demikian ungkap Pengamat Anggaran Elfanda Ananda, Senin (12/1/2026). Ironisnya, lanjut Elfanda, dugaan mark up ini justru…

Read More

Gawat…! Perusahaan Bidang Kecantikan dan Kontruksi Jadi Penyedia e-Katalog Pengadaan Kendaraan Dinkes Langkat

RADJA P SIMBOLON

topmetro.news, Langkat – Terungkap berbagai kejanggalan terkait proyek pengadaan kendaraan bermotor di Dinas Kesehatan Langkat melalui rekanan perusahaan penyedia e-Katalog TA 2024. Selain terindikasi dugaan terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), Kadis Kesehatan Langkat dr Juliana, yang ternyata merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kendaraan bermotor bersumber APBD 2024, terkesan telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk memperoleh keuntungan diri…

Read More

Kadis Perhubungan Sergai Diduga Mark Up Anggaran Pembelian Solar Cell TA 2025

RADJA P SIMBOLON

‎topmetro.news, Medan – Kajati Sumatera Utara ‎Dr Harli Siregar SH MHum pada Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) yang baru lalu, berpesan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk tidak lagi memberi ruang bagi praktik-praktik penyimpangan yang merugikan keuangan negara, terutama di daerah. Pesan keras yang disampaikan Kajati Sumut bukanlah sekedar peringatan saja. Kendati demikian, praktik-praktik penyimpangan anggaran masih kerab terjadi.…

Read More

GEMBIRA Soroti Pengadaan e-Katalog Aset Kendaraan Dinkes Langkat, Harga Supra X 125 Rp33,8 Juta/Unit

RADJA P SIMBOLON

topmetro.news, Langkat – Puluhan aktivis mahasiswa yang menamakan Gerakan Mahasiswa Bersatu Indonesia Raya (GEMBIRA), melakukan aksi pada dua lokasi berbeda. Aksi pertama, massa GEMBIRA menggelar aksi di Dinas Kesehatan Langkat terkait pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua melalui e-Katalog TA 2024, yang diduga terjadi ‘mark up’ dan kemungkinan bermasalah. Aksi yang mendapat pengawalan dari personil Polres Langkat ini,…

Read More

Dugaan Mark Up Rehabilitasi Sumber Air Bersih, Warga Desa Telagah Desak Jaksa Periksa Kades

RADJA P SIMBOLON
Warga Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat meminta agar Kejaksaan Negeri Langkat memeriksa Kepala Desa Telagah, Kolen Ginting

topmetro.news, Langkat – Warga Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat meminta agar Kejaksaan Negeri Langkat memeriksa Kepala Desa Telagah, Kolen Ginting. Pasalnya, warga menuding jika Kades Telagah sudah berkolaborasi dengan perangkat desa setempat untuk menikmati Dana Desa dengan cara melakukan mark up anggaran berbagai kegiatan di desa mereka. Apalagi, kata warga, mayoritas perangkat desa mulai dari Kaur, BPD dan…

Read More

APH Diminta Periksa Pelaku Mark Up Bisnis Penjualan Foto Pasangan Bupati/Wakil Bupati Langkat

RADJA P SIMBOLON
Pengadaan bingkai foto Bupati Langkat H Syah Afandin SH dan Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti di seluruh kantor desa yang ada di Kabupaten Langkat menjadi sorotan publik.

topmetro.news, Langkat – Pengadaan bingkai foto Bupati Langkat H Syah Afandin SH dan Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti di seluruh kantor desa yang ada di Kabupaten Langkat menjadi sorotan publik. Pasalnya, bingkai dan foto pasangan kepala daerah dengan ukuran lebar bingkai diperkirakan sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 40 cm, berikut foto berukuran R15 tersebut, dibanderol dengan harga fantastis Rp1…

Read More

Luar Biasa,..!! Difasilitasi Kendaraan Dinas, Tapi Tetap Terjadi Mark Up Anggaran Perjalanan Dinas

RADJA P SIMBOLON
Luar Biasa. Kalimat takjub ini sepertinya wajar diucapkan masyarakat Kabupaten Langkat di masa kepemimpinan mantan Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH.

topmetro.news – Luar biasa. Kalimat takjub ini sepertinya wajar diucapkan masyarakat Kabupaten Langkat di masa kepemimpinan mantan Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH. Pasalnya, kendati semua kepala OPD dan jajaran pejabat di instansi terkait difasilitasi kendaraan dinas, tapi masih berani menggelembungkan anggaran perjalanan dinas. Bahkan ditemukan ‘mark up’ biaya penginapan. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…

Read More

Inspektorat Dalami Paket Belanja DLHD Tubaba

RADJA P SIMBOLON
Inspektorat mengaku belum melakukan pernah melakukan pemeriksaan insentif dan secara khusus atas 5 paket belanja di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)

topmetro.news – Inspektorat mengaku belum melakukan pernah melakukan pemeriksaan insentif dan secara khusus atas 5 paket belanja di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Inspektorat pun berjanji akan melakukan pemeriksaan diawali dengan mempelajari pokok permasalahan terlebih dahulu. Muslim selaku Inspektur Pembantu (Irban) V Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba. Kamis (5/9/2024), di ruang kerjanya mengaku, hingga saat ini…

Read More

Kabag Hukum Tegaskan Belum Ada Perbup dan SK Bupati Tubaba Tentang Penambahan Persyaratan Tambahan

Erris Julieta

topmetro.news – Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Menegaskan Belum Ada Peraturan Bupati (Perbup) maupun Surat Keputusan (SK) Bupati Tubaba yang mengatur tentang Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang). Budi Sugiarto. Kabag Hukum Pemkab Tubaba. Senin (10/6/2024) melalui WhatsApp Ketika dimintai tanggapan terkait dengan Dugaan Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang) PUPR Tubaba…

Read More

Dugaan Mark Up Sembilan Paket Pengadaan di Sekretariat Daerah Tubaba, Inspektorat Masih Menunggu Penugasan Pemeriksaan

Erris Julieta

topmetro.news – Inspektorat terkesan melindungi dugaan mark up atas 9 paket pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2023. Sebab, kejelasan pemanggilan terhadap PPK dan PPTK pengadaan tersebut belum jelas adanya, dengan alasan Kepala Bagian Umum Sekdakab Tubaba sedang izin. Bahkan, Inspektur Pembantu Khusus Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba belum bisa menentukan langkah terkait permasalahan…

Read More