“Perluasan perlindungan pekerja bukan hanya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, tetapi membutuhkan komitmen pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, dan seluruh lembaga terkait agar semakin banyak pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.”
Read More
Perlindungan pekerja bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab untuk menjaga masa depan pekerja beserta keluarganya.”
Read More
“Perlindungan pekerja harus terus diperluas. Sumut menargetkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan 53,26 persen pada 2026, dengan dukungan anggaran dan kolaborasi lintas daerah.”
Read More
Jangan sampai ada pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan tetapi belum terlindungi.”
Read More
Kita tidak ingin ada pekerja yang luput dari perlindungan. Karena itu, data harus jelas, siapa yang sudah terlindungi, siapa yang belum, dan bagaimana intervensinya.”
Read More