Topmetro.news – Reses pertama masa sidang pertama tahun 2021 mencatat sejumlah masukan dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan. Diantaranya, terkait infrastruktur, kebersihan, administrasi kependudukan, pendidikan, masalah sosial dan kesehatan.
Juru bicara daerah pemilihan IV DPRD Kota Medan yang meliputi Medan Amplas, Denai, Kota, Area dan Medan Denai, Rudiyanto Simangunsong mengaku sejumlah masukan masyarakat diantaranya meminta pemerintah membuat kebijakan dalam pembayaran uang sekolah maupun uang kuliah dimasa pandemi.
“Sebagian masyarakat yang kami datangi ketika reses mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun. Bahkan banyak dari orang tua siswa di PHK yang mengakibatkan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk membayar uang sekolah,” ungkapnya mewakili legislator dari dapilnya yakni, Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution (Gerindra) Hasyim SE, David Sinaga(PDIP) M.Rizki nugraha (Golkar), Afif Abdilah (Nasdem), Rudiyanto (PKS), Edi Syahputra (PA) dan Hendra DS (Hanura).
Biaya Sekolah Diringankan
Warga meminta pemerintah dapat meringankan biaya sekolah saat pandemi. “Besar harapan mereka agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban mereka,” imbuhnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu juga mengaku, pembelajaran daring yang dilaksanakan saat ini memaksa orang tua siswa merogoh biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk itulah, warga menyampaikan aspirasi soal penyediaan wifi di ruang publik.
“Warga meminta Pemko Medan menyediakan fasilitas wifi gratis di ruang publik. Di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa,” bebernya.
Terkait pelaksanaan kesehatan dan BPJS, warga juga menyampaikan sejumlah masukan. Diantaranya peran rumah sakit agar maksimal dalam pelayanan dan penyediaan alat pendeteksi covid-19, warga memohon digratiskan biaya BPJS.
Rudiyanto mengaku, seluruh masukan dan aspirasi warga melalui reses ini diharapkan mendapat respon yang baik dari Pemko Medan. “Apa yang disampaikan warga melalui reses ini adalah aspirasi murni. Kami meminta agar direspon Pemko Medan melalui SKPD terkait. Kami juga meminta Pemko mempertimbangkan setiap kebijakan dimasa pandemi ini,” tegasnya.
Dia berharap, tingginya persoalan sosial, penganguran dan kemiskinan, Pemko Medan dapat lebih tanggap dan teliti dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. “Ingat, pemerintah yang baik dan berhasl adalah pemerintah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempu memberikan pelayanan prima,” sebutnya.
Reporter : Thamrin Samosir
