Pimpinan DPRD Medan Minta Walikota Batalkan Pengurangan Gaji PHL

Pimpinan DPRD Medan Minta Walikota Batalkan Pengurangan Gaji PHL

topmetro.news – Sejumlah pimpinan DPRD Medan menemui Walikota Medan, Bobby Nasution di Balai Kota Medan, Senin (22/3/2021). Ketiga pimpinan DPRD Medan, Hasyim (Ketua), Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala (wakil ketua) membahas sejumlah hal khususnya terkait pembangunan Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala, mengaku, ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk pembatalan kebijakan pengurangan gaji kepala lingkungan (Kepling) dan pekerja harian lepas (PHL).

Diakui Rajudin, kepling harus bekerja hampir 24 jam, tidak jarang rumah Kepling digedor warga ketika malam hari. “Harusnya gaji kepling dan PHL dinaikkan, mengingat beban kerja mereka. Tapi, itu berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Kalau tidak bisa naik gaji, minimal tidak dikurangi,” imbuhnya.

Rajuddin menegaskan bahwa Pemko Medan harus membayar gaji PHL dan Kepling sesuai dengan kesepakatan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran).

“Apabila gaji bulan Januari dan Februari sudah dibayarkan, kedepan gaji bulan Maret kita minta dinormalkan kembali,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Rajuddin, Walikota Medan, Bobby mengaku tengah mempelajari hal tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Medan, Hasyim, menyampaikan harapan besar atas kepemimpinan Wali Kota Medan periode ini. Hasyim mengatakan, pada 2019 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemko Medan berpredikat C. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas laporan keuangan Pemko Medan.

“Kita ingin dan yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Bobby, nilai SAKIP kita meningkat. Begitu juga dengan opini BPK hendaknya dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian,” sebutnya.

Hasyim menyatakan, DPRD Medan akan mendukung Pemko Medan dalam mewujudkan perubahan Medan yang lebih baik ke depannya. DPRD pun siap bersinergis dengan eksekutif agar program-program prioritas berjalan dengan baik.

Hasyim juga mengatakan, DPRD Medan juga telah menargetkan, enam bulan setelah kepemimpinan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Wali Kota Medan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Medan 2021 -2026 akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

 

Reporter : Thamrin Samosir

Related posts

Leave a Comment