Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Bersinergi Atasi Kemiskinan

Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Bersinergi Atasi Kemiskinan

topmetro.news – Anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana Damanik, meminta program penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan berupa program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Hal itu dikatakannya saat mensosialisasikan Perda Kota Medan No5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Pasar III Timur Lingk. 26 Rengas Pulau, Medan Marelan, Minggu (28/3/2021).

Sosialisasi yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) tersebut dihadiri masyarakat dari empat lingkungan, termasuk kepala lingkungan, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan.

Haris mengatakan, hal yang bisa dilakukan masyarakat agar keluar dari zona kemiskinan adalah membuat kelompok-kelompok produktif. Sehingga masyarakat yang kurang mampu tersebut mendapat bantuan program untuk membangun perekonomiannya.

“Contohnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), koperasi, atau kelompok tani, kelompok peternak dan kelompok perikanan. Begitu juga mengenai pemenuhan hak kesehatan, masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) bisa melapor jika belum terdata. Sebagai masyarakat miskin, mereka berhak atas bantuan sosial,” imbuhnya.

Kemiskinan

Dalam pertemuan itu, muncul sejumlah masukan dari warga yang berhadir terkait persoalan kemiskinan serta upaya-upaya dalam hal penanggulannnya. Seperti yang disampaikan Baihaqi, warga Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau. Dia mengaku perlu adanya pengadaan mobil sampah, air bersih PDAM, dan penertiban cafe remang-remang di wilayah tempat tinggalnya.

Warga Lingkungan 23 Kelurahan Rengas Pulau lainnya Pariono, mendukung program pemberdayaan UMKM terutama pembentukan kelompok-kelompok usaha di masyarakat. Begitu juga dengan Yudi, warga Lingkungan 27 memohon agar mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan gratis. Berhubung penyakit yang dideritanya sulit disembuhkan lantaran terkendala biaya.

Dalam penutupan pertemuan, Haris Kelana Damanik mengaku semua usulan dan masukan yang disampaikan warga sebahagian sudah ia perjuangkan melalui reses, e-Pokok Pikiran (Pokir) dan masuk ke dalam Musrenbang Kota Medan.

“Dan sebahagian lagi saya sampaikan langsung ke dinas terkait. Insha Allah laporan warga ini akan terus saya perjuangkan,” tutup nya.

Reporter : Thamrin Samosir

Related posts

Leave a Comment