topmetro.news – Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Madina mendukung Pemkab Madina segera adakan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu mengingat adanya janji program 100 hari kerja, sebagaimana penyampaian Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) terpilih HM Jakfar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi (SUKA). Antara lain untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Demikian penegasan Ketua DPD PSI Madina Abdul Khoir Nasution melalui Sekretaris DPD PSI Madina Raja Bangun Nasution (foto), kepada topmetro.news, Jumat (23/7/2021), di Panyabungan.
Menurutnya, program 100 hari kerja yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Madina terpilih tersebut sangat bagus dan harus diapresiasi. Hanya saja, rencana untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN ini hanya merupakan isapan jempol belaka, apabila tidak segera terlaksana MoU dengan lembaga antirasuah (KPK).
“Dengan bersihnya birokrasi maka akan memiliki pondasi yang kuat untuk membangun Kabupaten Madina. Termasuk juga dengan pembenahan pelayanan publik,” katanya.
“Cerminan birokrasi yang bersih adalah bebas dari segala praktek korupsi seperti jual beli jabatan. Penggelapan pajak, suap honorer, perizinan dan proyek,” tandasnya lagi.
Tugas Pokok KPK
Ia juga menambahkan, bahwa tugas pokok dan fungsi KPK bukan cuma penindakan. Tetapi juga pencegahan korupsi.
BACA JUGA | Membangun Madina, Raja Bangun Nasution Ajak Milenial Bergabung dengan PSI
“Melakukan MoU dengan KPK setidaknya akan memperkecil ruang gerak praktek korupsi di jajaran Pemkab Madina. Sehingga apa yang telah diprogramkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih setidaknya dapat berjalan,” pungkasnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
