topmetro.news – Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani) Sumut minta Kejatisu mengusut dugaan markup videotron DPRD Sumut senilai Rp4,9 miliar hingga tuntas. Karena sangat menyakiti hati rakyat di masa Pandemi Covid-19, memasuki PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat saat ini.
Ketua DPW PKB Gerbang Tani Sumut Putra Ramadanah (foto) menyatakan hal itu kepada wartawan, Minggu (25/7/2021), menyoroti pagu anggaran untuk belanja modal peralatan studio video dan film berupa pengadaan ‘digital conference system’, ‘videotron outdoor’, dan ‘videowall’ ruang paripurna. Di mana nilainya fantastis, sebesar Rp4,9 miliar yang disusun DPRD Sumut.
“DPRD Sumut kini tengah menjadi sorotan di masyarakat. Karena di tengah situasi yang banyak menurunkan segala sektor perekonomian. Justeru tercium menyusun pagu anggaran untuk belanja modal peralatan studio video dan film yang nilainya cukup besar. Hal itu sangat mengkhianati rakyat dan tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, katanya lagi. Dalam penyusunan pagu anggaran tersebut terdapat dugaan ‘mark up’ dan ‘patgulipat’ jumlah anggaran yang mencapai miliaran tersebut. “Sedih kita mendengarnya. Di saat rakyat berjuang menghadapi situasi saat ini. Semua sektor ekonomi drop. Para wakil rakyat kita di Sumut malah menunjukkan sikap menghambur-hamburkan uang rakyat lewat anggaran yang bernilai miliaran ini,” ucapnya.
Desak Kejati Sumut
Terkait hal itu, tandasnya, pihaknya mendorong aparat penegak hukum Kejati Sumut segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas. Karena dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis itu rawan ‘mark up’. “Saya mendorong Kejati Sumut untuk mengusutnya. Ini jelas melukai hati rakyat. Tidak heran jika rakyat antipati terhadap lembaga legislatif dan eksekutif,” tegas Putra.
Di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini, lanjut Putra, seharusnya pejabat yang dapat kewenangan, agar turut membantu negara dan rakyat yang sedang susah menghadapi bencana non-alam ini. Namun, yang terjadi di DPRD Sumut justeru sebaliknya.
“Pedagang kecil banyak yang mengeluh. Karyawan banyak yang di-PHK. Begitu juga petani dan nelayan yang jarang diperhatikan pemerintah. Sementara wakil rakyat di DPRD Sumut malah bersekongkol membuat anggaran yang jumlahnya fantastis dan jauh dari upaya penanganan Pandemi Covid-19. Sangat miris,” sesalnya.
penulis | Erris JN
