JPU Kejati Sumut Hadirkan Saksi dari Ditjen Pajak Kemenkeu RI, Hakim: Di Mana Unsur Pidananya?

Sidang lanjutan perkara tindak pidana perpajakan
Advertisement

topmetro news – Sidang lanjutan perkara tindak pidana perpajakan, yang katanya, merugikan pendapatan negara Rp1,2 miliar lebih dengan terdakwa Sriwiyadi alias Riwi (52) selaku Direktur Utama PT Putra Cimandare (PC), Rabu (13/10/2021), di Cakra 8 Pengadilan Pajak Medan kembali berjalan alot.

Majelis hakim dengan ketua Hadi Nasution berulang kali meminta saksi dari Tim JPU Kejati Sumut, yakni Parulian Situmorang, salah seorang staf dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI menguraikan indikasi tindak pidana yang terdakwa lakukan.

“Terus terang. Sampai hari ini, kami majelis hakim belum menemukan indikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini. Di situ masalahnya. Dalam bahasa hukum dikenal istilah laporan palsu. Sementara versi Saudara dari Kantor Pajak dalam transaksi jual beli yang dilakukan PT PC ke perusahan lain, terdakwa ini ada melaporkan faktur pajak. Dan saudara mengatakan tidak mengenal istilah laporan pajaknya palsu. Karena tidak mampu menunjukkan mana laporan pajak yang aslinya. Istilah Saudara barusan adalah transaksi bukan sebenarnya. Sementara dalam bahasa hukum, kami mengenal istilah laporan palsu. Saudara kan penyidik pada Kantor Pajak. Coba jelaskan dalam bahasa sederhana, di mana unsur pidana yang telah dilakukan terdakwa ini?” cecar Hadi Nasution.

Faktur Pajak

Saksi kemudian menerangkan. Bahwa hasil konfirmasi faktur pajak dari PT Agung Sejahtera Sejati (ASS) menyebutkan, tidak ada menjual bahan bakar jenis solar ke PT PC pimpinan terdakwa Sriwiyadi alias Riwi.

“Nah pertanyaannya kemudian, faktur pajak transaksi jual beli yang dilakukan yang dilaporkan PT PC ke Kantor Pajak di Medan Kota itu disetorkan ke negara?” timpal hakim ketua. Kemudian saksi menjawab, bukan tupoksinya menjawab apakah ada atau tidak setorannya ke negara.

Sementara ketika dikonfrontir, terdakwa Sriwiyadi alias Riwi yang mengikuti persidangan secara video teleconference (vicon) didampingi tim penasihat hukumnya (PH) dimotori Tita Rosmawati membantah keterangan saksi dari Ditjen Pajak Kemenkeu RI tersebut.

“Saya juga nggak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan saksi itu Yang Mulia,” tegasnya. Hadi Nasution pun melanjutkan persidangan dua pekan mendatang.

Tidak Sebenarnya

Sementara tim JPU dengan ketua Ingan Malem Purba, dalam dakwaannya menguraikan, terdakwa selaku Direktur Utama PT PC seolah telah menjual solar industri ke beberapa perusahaan. Yakni dengan menerbitkan faktur pajak kepada beberapa perusahaan dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2014. Dengan total penjualan sebesar Rp1.726.091.885. Dan solar industri tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Dani berdomisili di Belawan.

Perusahaan yang terdakwa pimpin membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPt) Masa PPN sejak Januari 2013 sampai Desember 2014. Yaitu dalam daftar Pajak Masukan yang mereka sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini KPP Pratama Medan Kota.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT PC telah melaporkan seolah-olah telah terjadi pembelian Bahan Bakar Minyak solar industri dari CV Bensia Berkat Ceria (BBC) dan PT ASS. Dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp12.707.938.270.

Sehingga PPN seharusnya masuk ke negara sebesar sebesar Rp1.270.793.827. Di mana jumlah tersebut merupakan Pajak Masukan/Kredit Pajak atau dalam bahasa awam, Piutang Pajak/Pengurang Kewajiban.

Sementara dalam Pasal 13 Ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ada aturan, bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal dan materiil, syarat materiil penerbitan faktur pajak. Apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Terdakwa kena jerat pidana Pasal 39 A Huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

reporter | Robert Siregar

Advertisement
Advertisement

Related posts

Leave a Comment