topmetro.news – Mengatasi kemacetan jalur Medan – Berastagi, Gubsu dan semua stakholder maupun pihak terkait telah sepakat membentuk Tim Percepatan Pembangunan Jalan Alternatif Barusjahe Karo-Desa Rumah Liang-Delitua-Medan.
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (7/11/2021), mengatakan, pembentukan tim tersebut atas kesepakatan dalam rapat bersama antara Gubernur, Bappeda, Dinas BMBK Sumut, BPJJN, Bupati Karo, Deliserdang. Rapat itu berlangsung di rumah dinas gubernur Jalan Sudirman Medan, Jumat (4/11/2021) lalu.
Baskami menyebutkan, Tim Percepatan Pembangunan Jalan Alternatif Karo-Medan terdiri dari Ketua DPRD Sumut, Gubsu, Bupati Karo, Bupati Dairi, Bupati Deliserdang, Bupati Pakpak Bharat dan lainnya. Juga ada Bappeda, Dinas BMBK (Bina Marga Bina Konstruksi) dan BBPJN (Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional).
Selanjutnya Tim Percepatan Pembangunan Jalan Alternatif Karo-Medan akan menemui Menteri PUPR dan DPR RI. Tujuannya meminta alokasi anggaran beberapa pengerjaan proyek di APBN Tahun Anggaran 2022
Pembebasan Tanah
Dalam rapat tersebut, lanjut Baskami Ginting, kehadiran CKI (Cendikiawan Karo Indonesia) memberi masukan bernas. Di antaranya, agar pemda agar lebih giat membantu pembebasan tanah. Karena hal itu turut menjadi penghambat Jalan Medan-Brastagi.
CKI juga mengingatkan bahwa ada 30 persen dari Jalan Medan- Brastagi punya potensi longsor. Walau Jalan Medan-Brastagi telah mengalami pelebaran, tapi dari segi volume lalu lintas, jalan sejajar mutlak perlu.
Dari rapat itu, lanjut Baskami Ginting, menghasilkan beberapa poin kesimpulan. Yaitu Proyek Jembatan Layang Cantilever Medan-Brasatagi lanjut dengan mempercepat pembebasan tanah. Di mana CKI akan turut memantau. Kemudian melakukan perbaikan tebing dan percepatan pembebasan tanah. Dalam hal ini CKI turut mengevaluasi konstruksi pengamanan.
Selanjutnya disimpulkan, bahwa jalan sejajar yang dibangun ialah di Delitua, Rumah Liang dan Barusjahe, karena diperkirakan lebih mudah dapat izin dari LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selanjutnya tahun 2022 , BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) akan mengusulkan anggaran menyewa helikopter kalau terjadi bencana di jalan.
penulis | Erris JN
