topmetro.news – Untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir di Pengadilan Tipikor Medan, terdakwanya dapat vonis majelis hakim tanpa pidana denda.
Terdakwa korupsi, Bolusson Parungkilon Pasaribu selaku mantan Kepala Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumut, Kamis (13/1/2022), di Cakra 2 memang divonis pidana 1 tahun penjara oleh majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata.
Alias lebih ringan enam bulan dari tuntutan Tim JPU Kejati Sumut pada persidangan sebelumnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten 2014-2019 itu juga kena pidana tambahan. Yakni membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp650 juta. Sama dengan tuntutan JPU.
Dengan ketentuan, setelah sebulan perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita kemudian dilelang JPU. Bila juga tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka ganti dengan pidana enam bulan penjara.
Jarihat Simarmata, dalam amar putusannya juga menyatakan sependapat dengan tim penuntut umum. Dari fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, terdakwa, menurut keyakinan hakim, tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primair JPU.
Yakni pidana Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.
Sebaliknya terdakwa menurut keyakinan hakim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Yaitu, Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.
Yakni, melakukan atau turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Hanya saja terdakwa tidak mendapatkan hukuman dengan pidana denda. Sedangkan tim penuntut umum sebelumnya memohon agar terdakwa menjalani hukuman pidana 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Serta membayar UP sebesar Rp650 juta subsidair sembilan bulan penjara.
Baik tim JPU maupun penasihat hukum terdakwa sama-sama memiliki selama tujuh hari untuk pikir-pikir. Apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim tersebut.
APL Hutan Tele
Tim JPU di antaranya Kifli Ramadhan dalam dakwaan menguraikan, berawal dari usulan Mangindar Simbolon selaku mantan Kadis Kehutanan Tobasa pada tahun 1999 lalu kepada Bupati Sahala Tampubolon ketika itu.
Sahala Tampubolon (berkas penuntutan terpisah) kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 309 Tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele (TPPKHT) di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian
Lahan di sekitar Hutan Tele yang merupakan masuk dalam Hutan Negara kemudian diusahakan para warga di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian kemudian disebutkan masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL), menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Tobasa Sahala Tampubolon.
Yaitu SK Tahun 2013 tentang pemberian izin penggunaan tanah dan permukiman kepada masyarakat untuk pertanian. Yang menurut JPU kontroversi, karena lahan tersebut masuk dalam Tanah Hutan Lindung dan nonHutan Lindung.
Selanjutnya, Sekda Tobasa Parlindungan Simbolon (juga berkas penuntutan terpisah) menjadi pengarah dan mantan Kades Bolusson Pasaribu sebagai anggota tim. Lalu Bolusson dan Parlindungan Simbolon menghimpun 293 orang untuk mengajukan izin pembukaan lahan di kawasan Hutan Tele.
Terdakwa Boluson juga meminta uang sebesar Rp600 ribu kepada setiap warga yang mengajukan pembukaan lahan. Uang tersebut ia serahkan kepada TPPKHT. Akibatnya timbul kerugian keuangan negara yang katanya mencapai Rp32,7 miliar.
reporter | Robert Siregar
