topmetro.news – Sekda Tapanuli Utara Drs Indra Simaremare menyampaikan, pembangunan Jalan Ir Sukarno Kecamatan Siborongborong Tapanuli Utara, tahapannya sudah mulai sejak tahun 2017.
Prosesnya berawal dengan sosialisasi kepada masyarakat di tiga desa. Masing-masing Desa Sitabotabo, Desa Sitabotabo Toruan, dan Desa Lobu Siregar.
Sosialisasi secara intensif berlangsung. Terutama pembebasan dan penyerahan tanah dari masyarakat yang menjadi bagian dari jalan lingkar luar ‘Kota Ombus-ombus’ itu.
Hal itu penyampaian Indra Simaremare pada konferensi pers, Senin (24/1/2022), bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Jalan Jenderal Suprapto Tarutung.
Konferensi pers itu sendiri adalah terkait kisruh pembangunan jalan oleh Capt Anton Sihombing, yang sempat membangun tembok di tengah jalan.
Minta Lintasi Lahannya
Indra menjelaskan, dalam sosialisasi yang terlaksana hampir tiga tahun itu, masyarakat mendukung pembangunan jalan lingkar. Termasuk Capt Anton Sihombing.
Bahkan Capt Anton Sihombing memberi masukan kepada Pemkab Tapanuli Utara, agar jalan tersebut melintas di lahan miliknya.
“Sesuai dengan hasil survei, rencana alur lintasan jalan lingkar ini ada dua opsi. Pada beberapa kali pertemuan dengan Pak Anton Sihombing, Beliau menganjurkan agar jalan lingkar itu lewat lahan miliknya. Saran Beliau kita turuti, karena jalur lebih lurus dari opsi yang satu lagi,” ujar Indra Simaremare.
Ia juga menunjukkan peta rencana pembangunan dua opsi tersebut kepada wartawan, melalui infocus (slide). “Kita memilih jalur yang melewati lahan Pak Anton karena lebih lurus,” ujarnya dan menunjuk dengan laser lahan milik Anton Sihombing pada gambar slide.
Dengan menunjukkan foto, Sekda Indra Simaremare juga menerangkan Anton Sihombing beberapa kali bersama-sama dengan pejabat terkait dari Pemkab Taput menyaksikan proses pembangunan di lahan miliknya. Termasuk pada tanggal 6 Oktober 2021 (foto).
topmetro.news/ist
Masalah Ganti Rugi
Seiring dengan beberapa kali pertemuan itu, Pemkab Taput juga meminta dukungan Anton Sihombing terkait pembebasan lahan miliknya yang ikut menjadi bagian dari jalan lingkar.
Indra Simaremare menggarisbawahi, Pemkab Taput seyogyanya tidak ingin masalah pembebasan lahan ini terekspos kepada publik. Karena menyangkut sosok dan ketokohan Anton Sihombing yang tiga periode anggota DPR RI.
“Terus terang, sejak awal perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong ini, tidak pernah APBD Tapanuli Utara menampung dana pembebasan lahan. Namun karena dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak Anton Sihombing, sepertinya dana pembebasan lahan harus ditampung. Dan itu kita lakukan pada Perubahan APBD Tahun 2021,” ujar Sekda.
Ia juga mengatakan, sampai sekarang masyarakat masih menunjukkan itikad baik untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong itu.
Di Atas Ketentuan Tim
Terkait permintaan Capt Anton Sihombing untuk ganti rugi atas lahannya, pada Perubahan APBD Pemkab Taput Tahun 2021, telah ada alokasikan dana sebesar Rp1,6 miliar lebih. Ini sesuai ketetapan Tim Appraisal tentang NJOP.
Penasehat Hukum Pemkab Taput, Poltak Silitonga SH pada konferensi pers tersebut menerangkan, di antara lahan yang diklaim Anton Sihombing miliknya, pada tahun 2021, masih dalam proses peradilan di PN Tarutung.
Maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana ganti rugi itu dititipkan ke PN Tarutung dan akan diserahkan kepada yang berhak setelah ada ketetapan hukum yang pasti.
Namun kenyataannya, Capt Anton Sihombing menolak jumlah sesuai ketetapan Tim Appraisal sebesar Rp1,6 miliar lebih. “Pak Anton meminta Rp2,5 miliar. Kemudian turun menjadi Rp1,9 miliar. Menurut undang-undang, Pemkab Tapanuli Utara tidak boleh memberikan jumlah harga melebih jumlah harga yang ditetapkan Tim Appraisal sesuai NJOP setempat,” ujar Poltak Silitonga.
Pada konferensi pers itu Sekda Indra Simaremare hadir bersama Kadis PUPR Dalan Simanjuntak, Kadis Perumahan Rakyat dan Pemukiman Budiman Gultom, Kadis Kominfo Palmudi Sagala, dan sejumlah pejabat lainnya.
reporter | Jansen Simanjuntak
