DPR Desak Pemerintah Percepat Penyaluran PMN ke BTN, Idealnya Triwulan II atau III 2022 ini

Penyertaan Modal Negara

topmetro.news – Sejumlah anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk mempercepat penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui skema ‘rights issue’.

“Sebab PMN dinilai penting dalam mendukung program pemerintah dalam perumahan rakyat,” kata anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng belum lama ini kepada wartawan.

Markus juga menilai pelaku usaha yang mulai bangkit dari Pandemi Covid-19, sekaligus membutuhkan pembiayaan dari perbankan.

Dalam konteks ini, katanya, harus ada penguatan dalam permodalan bank. Ada penambahan modal bank. Sehingga rasio kecukupan modal memampukan bank melakukan ekspansi. “Jika tidak diperkuat, bank sulit ekspansi dan itu menjadi kerugian bersama semua pihak,” sambungnya.

Untuk itu, Markus Mekeng memandang wajar apabila BTN menggelar ‘rights issue’ dalam menambah permodalan. Tentunya dengan dukungan pemerintah melalui PMN.

“Karena pemerintah harus mempertahankan porsi kepemilikan, maka mesti melakukan PMN. Ini logika umum dan sudah menjadi pemahaman bersama. Yang perlu dilakukan adalah percepatan realisasinya,” ujarnya.

Markus yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, pada dasarnya pemerintah dan DPR telah menyetujui PMN ke BTN senilai Rp2 triliun sejak tahun 2021 lalu.

Dengan modal ini, BTN akan menggelar ‘rights issue’ dengan target dana di atas Rp3,3 triliun pada tahun ini.

Di bagian lain Markus Mekeng tidak menampik sinyalemen ketidakpastian mengenai kapan rekomendasi final atau Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN ke BTN akan terbit. Hal itu tentunya mempengaruhi jadwal rights issue dari BTN.

“Kalau membuat PP itu pasti banyak kajian-kajian yang harus dipersiapkan. Menurut hemat saya, lama atau tidak itu relatif. Tapi, jangan juga terlalu molor karena industri perbankan juga berkejaran dengan waktu,” jelasnya.

BTN Butuh Kejelasan

Secara terpisah desakan senada juga datang dari Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Pemerintah agar segera merealisasikan ‘rights issue’ BTN dengan jadwal yang pasti. Hal ini untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan.

“Terkait dengan BNI dan BTN masih ‘on schedule’. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti,” ujarnya.

Selain itu, dukungan modal itu perlu dalam mendukung program satu juta rumah subsidi pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari satu juta rumah pada periode 2022 hingga 2025.

“BTN memang membutuhkan PMN itu, supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik. Dan mau nggak mau karena ini memang bank yang dapat tugas untuk pengadaan perumahan rakyat. Jadi kita harus dukung optimal,” tegas Faisol.

Kuartal II atau III

Secara terpisah anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih bahkan menegaskan, idealnya target eksekusi penyaluran PMN ke BTN Tbk melalui skema ‘rights issue’ di kuartal II atau III tahun 2022 ini.

“Agenda ini sudah cukup mendesak. Sehingga kami berharap bisa dieksekusi secepatnya,” ujar politisi asal Bali yang akrab disapa: Demer.

Menurutnya, rekomendasi final atau PP untuk PMN ke BTN memang harus memperhitungkan target agar ‘rights issue’ sukses. “Semua pihak juga menghitung dan berharap agar pemegang saham publik juga mengeksekusi rights-nya. Sehingga perseroan mendapatkan hasil optimal,” jelasnya.

Menurutnya, PMN untuk BTN bukan hanya penting, namun juga mendesak. Bank ini merupakan tumpuan pemerintah dalam mewujudkan agenda pengadaan rumah untuk rakyat. Apalagi hal tersebut menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dewasa ini.

reporter | Robert Siregar

Related posts

Leave a Comment