topmetro.news – Pelantikan sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Samosir menuai masalah. Karena dinilai mengangkangi Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021.
Kejadian yang melanggar aturan dan regulasi ini diungkap oleh pemerhati pendidikan, Gurgur Manurung (foto), yang telah melakukan analisis secara serius.
“Ada sejumlah kepala sekolah yang diangkat dan dilantik tidak memenuhi syarat mutlak,” sebut Gurgur kepada media ini, Kamis (10/3/2022).
Menurut dia, sesuai amanah Permendikbud Nomor 40 tahun 2021, seorang guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Di antaranya, memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
Kemudian memiliki sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak, pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi guru yang berstatus sebagai PNS.
“Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” sebut Gurgur lagi.
Selain itu, kata dia, harus memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah ‘Baik’ selama dua tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian.
Menurut Gurgur, persyaratan lainnya harus memiliki pengalaman manajerial paling singkat dua tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan.
Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dari zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
Dari segi usia, disyaratkan paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah.
Secara rinci, aktivis pendidikan yang sudah melakukan berbagai program pendidikan di Kabupaten Samosir itu mengatakan, banyak dari kepala sekolah yang dilantik, tidak memenuhi persyaratan.
“Sudah kita pegang data sejumlah kasek yang tidak memenuhi syarat sesuai Permendikbud 40 Tahun 2021 yang terjadi di tingkat SD dan SMP,” tegasnya.
reporter | TIM
