topmetro.news – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, menilai ajakan kolaborasi yang digaung-gaungkan Walikota Medan, M. Bobby A Nasution, ke pemerintah pusat untuk belum mendapat tanggapan serius.
Diketahui, dalam rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3/2022) kemarin, menantu Presiden Joko Widodo itu menyinggung soal ego sektoral. Ia menyebut, komunikasi dengan pusat tidak mudah dilakukan sekalipun seorang memantu Presiden.
Syaiful mengaku, persoalan yang terjadi selama ini yakni masalah komunikasi yang sepertinya belum nyambung dengan pemerintah pusat.
“Persoalan ini sudah lama, seperti pada kepemimpinan Walikota Medan sebelumnya. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung sehingga persoalan dari tahun ke tahun sama seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Anggota Komisi IV DPRD Medan itu mendukung Pemko Medan untuk terus menekan pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah seperti sungai, jalan nasional, jembatan lainnya serta proyek stretegis lainnya.
Atasi Persoalan
“Kita mendorong komunikasi ini terus diintensifkan. Persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” imbuhnya.
Syaiful, dalam membuka komunikasi yang tersumbat tersebut, Walikota Medan di minta tidak mengenyampingkan peran Partai Politik. Dalam upaya memecahkan ego sektoral ini, peran Partai Politik juga sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi.
“Peran partai politik dalam persoalan ini sangat besar. Dimana parpol bisa menggerakan anggota DPR di pusat untuk bersama mendorong persoalan ini agar bisa diselesaikan,” tambahnya.
Ketika sampaikan aspirasi di daerah, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah selesai.
“Saat aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat, maka akan lebih mudah diselesaikan,” urainya.
Diketahui sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp69 miliar, Direktorat jenderal Perumahan Rp149 miliar.
Namun yang terjadi beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar.
Walikota Medan juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
reporter : Thamrin Samosir
