topmetro.news – Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait didorong agar mampu mengendalikan harga minyak goreng (migor) di pasaran. Karena dapat menambah beban warga di tengah pandemi Covid-19.
“Pemerintah harus mempunyai andil besar dan harus bertanggung jawab. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan minyak goreng ini kepada pasar,” ungkap anggota Komisi III DPRD Medan, Rudiawan Sitorus kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Ia mengakui, pasca pemerintah mencabut kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pekan lalu, maka harga komoditas tersebut pada saat ini kian melambung.
Berdasarkan di Kota Medan, harga migor curah menyentuh Rp14 ribu per liter. Migor kemasan sederhana dan premium berkisar Rp18 ribuan hingga Rp20 ribuan per liter.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No.06/2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng.
“Ekonomi rakyat itu, sangat tergantung ke UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sementara UMKM-UMKM di Indonesia, khususnya Kota Medan sangat bergantung minyak goreng,” jelasnya.
Penggunaan migor bagi pelaku UMKM di Kota Medan, berdampak besar terhadap biaya produksi sehingga memengaruhi daya beli masyarakat setempat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, jumlah pelaku UMKM yang di bina oleh Pemkot Medan sekitar 27.000 unit dari total 70.000 unit yang terdata.
“Ini akan bernasib tidak baik bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah, saya mengusulkan agar diberlakukan kembali HET minyak goreng,” paparnya.
reporter : Thamrin Samosir
