Topmetro.news – Tanggul Sungai Sigeaon yang dibangun Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR RI beberapa tahun lalu longsor di sekitar Jl. Ferdinand Lumbantobing, Tarutung. Selain tanah dan bebatuan, longsoran tanggul itu memporak-porandakan beberapa kubus beton bagian dari penguatan jerajakbaja disekitar kejadian. Dikhawatirkan, bila tidak segera diperbaiki, jerajakbaja (sidefile) tersebut terancam ambruk.
Joni Tombang Marbun SE Warga Jl. Gajahmada Tarutung di seberang lokasi Tanggul Sungai Sigeaon menyebutkan, longsor tersebut terjadi hari Senin (13/06/2022). Dikatakan, beberapa hari sebelum longsor, pihak BWS Sumut melakukan normalisasi sungai dengan menggunakan alat berat mengeruk bagian sungai yang mengering sehingga sungai terlihat bersih dan air mengalir lancar.
Ancaman Untuk Kota Tarutung
Joni Tombang Marbun yang juga Anggota DPRD Tapunuli Utara dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan keprihatinannya atas longsor nya Tanggul Sungai Sigeaon itu. Permukaan air saat ini sudah berada pada batas jerajakbaja yang dibangun Kementerian PUPR RI beberapa tahun lalu. Inilah indikator kerusakan parah Sungai Sigeaon.
“Melihat kondisi sungai Sigeaon saat ini, saya memprediksi longsor longsor seperti ini akan terus terjadi kedepan.”sebut Tombang kepada Topmetro Jumat (17/06/2022).
Tombang Marbun menambahkan, dasar sungai diperkirakan sudah turun hingga empat meter dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Bahkan pondasi sejumlah jembatan sudah mulai terlihat muncul di atas permukan air.
“Ini ancaman untuk kota Tarutung. Sudah sangat jelas terlihat dengan kasat mata.”ujar Marbun.
Penambangan pasir berlebihan
Marbun juga menenggarai, potensi longsor sungai Sigeaon muncul akibat penambangan pasir yang berlebihan di hilir sungai.
“Penambangan pasir yang berlebihan dengan menggunakan puluhan mesin penyedot berkekuatan besar selama bertahun-tahun telah menghabiskan pasir dan mengeruk dasar sungai. Sehingga pasir yang datang saat hujan turun di hulu tidak lagi sebanding dengan pasir yang disedot”ujarnya.
Konservasi Lahan Dihulu
Anggota DPRD yang berangkat dari Dapil Taput 1 itu juga menyampaikan keprihatinannya atas debit air sungai Sigeaon yang semakin sedikit. Menurutnya, penurunan itu akibat berkurangnya pohon penyerap air di hulu sungai.
“Permasalahan utama mengapa air sungai tidak ada lagi karena di hulu diperkirakan sudah tidak ada lagi pohon-pohon penyerap air akibat penebangan yang masif. Maka diperlukan perhatian lebih serius dari pihak yang menangani teknis Sungai Aek Sigeaon khususnya Balai Wilayah Sungai Provsu bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan Ijin Penebangan” sebut Marbun.
“Kalau Dinas Kehutanan Provinsi memberikan izin penebangan, sewajarnya mereka juga memprogramkan Konservasi Lahan Kritis dengan penanaman pohon penyerap air” Sebutnya.
Disampaikan di DPRD Taput
Joni Tombang juga menyampaikan, tahun ini permasalahan sungai Sigeaon sudah pernah disampaikan Fraksi Partai Golkar pada Sidang Paripurna DPRD Taput yang saat itu membahas LKPJ Bupati tahun 2021.
“Dalam bagian pandangan fraksi itu kita sampaikan karena sungai Sigeaon menyangkut kepentingan masyarakat kota Tarutung. Kita juga sudah mengusulkan agar DPRD Taput membentuk Pansus Aek Sigeaon melibatkan OPD terkait.”sebutnya dan menegaskan, masalah Sungai Sigeaon saat ini membutuhkan perhatian serius baik dari Pemprovsu juga dari Pemkab Taput.
Reporter | Jansen Simanjuntak
