Sekda Aceh Enggan Diwawancarai Serta Dianggap Cari Panggung, Ketua Komisi V DPR Aceh Angkat Bicara

Enggannya Sekda provinsi Aceh Taqwallah untuk diwawancarai oleh wartawan, Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Fahlevi angkat bicara.

topmetro.news – Enggannya Sekda Provinsi Aceh Taqwallah untuk diwawancarai oleh wartawan, Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Fahlevi angkat bicara.

Kepada reporter topmetro.news, Fahlevi mengatakan, seharusnya seorang sekda itu tidak boleh menghindar apalagi terhadap wartawan. Harus harmonis.

“Seharusnya sebagai sekda itu harus humanis dan hambel (humble-red) dengan semua unsur lapisan masyarakat. Apalagi dengan wartawan harus harmonis,” ucap Fahlevi, Senin (5/9/2022).

Selain itu politisi PNA itu juga menyebut agar Sekda Aceh tersebut jangan mencari panggung dalam penanganan stunting di Aceh.

“Aceh bekerja untuk penanganan stunting bukan baru di 2022 ini. Tetapi sudah mulai sejak 2018 dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Stunting di Aceh. Dan kemudian membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting Aceh,” kata Fahlevi.

Over Acting

Lanjutnya, untuk itu Sekda jangan over acting di depan Pj Gubernur Aceh. Jangan seolah-olah Pemerintah Aceh sebelumnya tidak bekerja. Sekda harus memberi informasi yang benar dan utuh, sehingga Pj Gubenur Aceh bisa memberi arahan kerja berdasarkan evaluasi terhadap aktifitas sebelumnya.

Berdasarkan pedoman yang ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, maka terbentuk Rumoh Gizi Gampong (RGG). Kemudian telah menjadi metode penanganan dan pencegahan stunting di Aceh. “Jadi bukan dibuat yang baru seperti GISA yang hanya akan membuat bingung masyarakat. Dan memulai sesuatu program yang baru di masyarakat gampong dan pihak SKPA sendiri,” terangnya.

“GISA yang didengungkan Sekda Aceh itu kita lihat tidak menyentuh substansi stunting. Karena kerjanya sporadis dan insidental. Stunting itu adalah kejadian yang muncul dari proses yang panjang. Dan butuh waktu yang 3-6 bulan untuk bisa menanganinya,” katanya.

Jadi pemberian, tablet vitamin, PMT dan bantuan periodik bukanlah cara dalam penanganan stunting. Melainkan dengan cara memberikan makanan yang seimbang gizi dan protein untuk 3 kali makan setiap hari selama 3-6 bulan lamanya. Dan dalam hal inilah Presiden (BKKbN) membuat Program Bapak Asuh Anak Stunting yang terdiri pada tiga kegiatan utama. Yaitu pengumpulan donasi, pelibatan pihak ketiga, dan pengelolaan dana. Jadi BAAS ini bukan mewajibkan SKPA bertanggung jawab per wilayah kabupaten seperti yang sekda lakukan.

GISA yang mengharuskan hampir semua SKPA turun ke lapangan, hanyalah kegiatan menghamburkan SPPD (APBA). Dan bahkan SKPA yang tidak berhubungan langsung dalam penurunan stunting, ikut turun. Apalagi dipastikan tidak semua SKPA memahami dengan baik persoalan stunting dan metode penanganannya. “Itulah sebabnya kita meminta Pak Gubernur segera menghentikan aktifitas tersebut,” tegasnya

“Stunting tersebut membutuhkan konvergensi program dari semua stakeholder yang mampu memastikan warga stunting mendapatkan asupan gizi dengan kalori yang cukup serta dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah,” jelasnya.

RGG

Program RGG adalah mekanisme program pencegahan dan penanganan stunting yang memastikan masyarakat gampong sebagai subjek dan dibantu langsung oleh pihak puskesmas yang didukung oleh pemerintah kabupaten/kota. Dan mendapat asistensi dan koordinasi dari Pemerintah Aceh dalam hal ini SKPA.

RGG itu program yang memastikan warga stunting mendapat bantuan makan dengan gizi dan protein yang cukup untuk 3 kali sehari selama 3-6 bulan. RGG juga dapat mengajarkan kepada masyarakat bagaimana mencegah dan menangani stunting dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Pengolahan makanan bergizi dari sumber pangan yang ada di sekitar rumah, ketahanan pangan mandiri dari pekarangan rumah. Bukan hanya sumber gizi dari suplemen makanan.

“Leading sector harus bisa memetakan penderita stunting per gampong by name by address. Sehingga penanganannya betul tepat sasaran. Bukan hanya slogan slogan dan stempel sticker di mobil dan lain sebagainya,” tutupnya.

Sebelumnya Sekda Aceh Taqwallah melakukan kunker ke Aceh Singkil dalam rangka mensukseskan program besutannya GISA. Namun di sela-sela acara, orang nomor satu di ASN Pemerintah Aceh tersebut tidak merespon kedatangan sejumlah wartawan untuk melakukan wawancara.

Hal ini sesuai penyampaian para ADC dan protokolernya, di mana salah seorang mengatakan sekda tidak bisa wawancara. “Pak Sekda gak sempat waktunya untuk wawancara. Kalau mau wawancara silahkan ke dinas terkait saja,” ucap salah seorang ADC sekda tersebut sambil berlalu pergi, Jumat (2/9/2022) lalu.

reporter | Rusid Hidayat

Related posts

Leave a Comment