topmetro.news – Semua pihak harus memandang objektif polemik yang terjadi di wilayah kerja PT Sorik Marapi Gheotermal Power (SMGP) terhadap warga Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Demikian penegasan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis saat temu pers dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/9/2022) sore.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan, permasalahan tragedi H2S sudah beberapa kali terjadi. Terakhir telah menyebabkan delapan warga Sibanggor Julu masuk rumah sakit (RS).
Terkait ini, semua pihak harus bisa menahan diri dan menunggu apa hasil medis dari pemeriksaan kedelapan warga tersebut, sebelum memberikan statemen, yang dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana.
“Saya menilai, apa yang terjadi dalam tragedi SMGP ini adalah masalah ketidakharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dan hal ini tidak perlu jadi polemik yang terlalu berkepanjangan,” ujarnya.
Lalu imbuhnya, terkait polemik ini, pemerintah daerah hingga saat ini telah berulang kali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
“Pemerintah daerah saat ini dalam posisi yang sulit. Kehadiran investor sangatlah dibutuhkan pemerintah daerah. Hanya saja, polemik yang terjadi sebenarnya adalah perselisihan antara masyarakat di sekitar dengan perusahaan. Dan pemerintah daerah hingga saat ini tidak hanya diam. Sudah banyak usaha yang kami lakukan,” jelasnya.
Ia menceritakan terkait kejadian pada Hari Jumat (16/9/2022) lalu, bahwa dirinya saat itu sedang tidak berada di Madina. Sehingga tidak berani untuk berkomentar terkait peristiwa itu. Karena belum mengetahui pasti apa penyebab peristiwa delapan warga Sibanggor Julu yang masuk ke rumah sakit.
“Sebelumnya saya mohon maaf ke kawan-kawan wartawan. Malam kejadian itu, banyak WA dan telepon ke saya. Tapi karena saya ingin tahu dan lihat terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, makanya sekarang saya berkomentar,” ujarnya.
Respon Bupati
Ketua DPC Partai Gerindra Madina ini juga menuturkan, bahwa setiba di Kabupaten Madina, ia langsung melakukan komunikasi kepada Bupati terkait peristiwa tersebut. Dan berdasarkan keterangan yang ia terima. Bupati memberikan respon positif. Hanya saja Bupati tidak ingin menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Terkait masalah ini saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat di Madina dan para tokoh asal Madina, baik di luar Madina maupun di Madina sendiri, agar tidak memandang masalah ini secara sepihak saja terkait peristiwa H2S di PT SMGP. Silahkan berikan komentar yang sesuai dengan fakta dan bukti. Saya sangat mendukung itu. Sebab, dengan adanya hal itu, kita bisa dapat mencari solusi yang terbaik buat masyarakat. Bukan untuk kelompok-kelompok tertentu,” urainya.
Kemudian, agar polemik ini tidak liar di tengah masyarakat, ia meminta kepada PT SMGP agar lebih terbuka lagi terhadap masyarakat sekitar. Sehingga perselisihan antara perusahaan dan masyarakat ini bisa ada solusinya.
“Dan apa yang terjadi di Madina ini jauh berbeda dengan di daerah lain. Sebab, Geotermal yang ada di Madina ini letaknya di kawasan pemukiman. Sedangkan di daerah lain itu jauh dari pemukiman warga. Sehingga sangat rentan akan terjadi perselisihan,” sebutnya.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menyikapi polemik di PT SMGP, Erwin menjawab, sangat terbatas. Sebab PT SMGP izinnya dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian.
“Yakinlah. Selama ini pemerintah daerah dan DPRD telah berbuat. Dan saya bersama instansi terkait pernah telah turun langsung melakukan investigasi ke lokasi PT SMGP ini. Intinya, pemerintah daerah dan DPRD Madina bersama rakyat,” tandasnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
