topmetro.news – Bupati Samosir Vandiko T Gultom menegaskan agar aparatur yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa bekerja sesuai aturan yang berlaku. Serta, menghindari persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
Bupati Samosir menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Advokasi Nilai-nilai Prinsip Persaingan Usaha Sehat dan Pengawasan Kemitraan di lingkungan Pemkab Samosir.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (20/9/2022).
Hadir narasumber Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Pancasila yang juga Ketua KPPU RI Periode 2007-2013, Dr Ir Benny Pasaribu MEc PhD. Kemudian Kepala KPPU Wilayah I Medan Ridho Pamungkas.
Sementara peserta terdiri dari para pelaku pengadaan barang dan jasa. Yaitu, pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pokja pemilihan, unit kerja pengadaan barang/jasa. Serta pejabat pengadaan di lingkungan Pemkab Samosir.
Bupati Samosir menambahkan, dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu peningkatan pemahaman persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Khususnya yang secara tupoksi melaksanakan pengadaan barang/jasa. Persaingan usaha harus sehat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha dan khususnya masyarakat.
“Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemkab Samosir,” tegas Vandiko.
Kehadiran KPPU, katanya. memberikan pemahaman dan pencegahan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta menjadi bekal bagi aparatur untuk bekerja dengan baik, mengikuti proses sesuai aturan, tidak takut, dan lebih percaya diri.
“Intinya, ikuti semua proses tender pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku. Tidak saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hindari dan cegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait,” tandas Vandiko Gultom.
Di samping itu, Bupati Samosir mengharapkan optimalisasi produk lokal dalam mendukung usaha lokal. Memperbanyak UMKM masuk e-katalog sebagai upaya mendukung UMKM lokal.
Hukum
Kepala KPPU Ridho Pamungkas pada kesempatan itu menyampaikan materi ‘Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat’. Ia menjelaskan, bahwa dalam proses tender tidak boleh bersekongkol untuk mengatur pemenang tender.
KPPU menangani sanggahan apabila sudah ada penetapan pemenang tender. Juga melakukan penegakan hukum administratif sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
Kepala KPPU juga menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam proses pengadaan barang/jasa. Sehingga penyelenggara tidak terjerat dalam kasus hukum.
Sementara itu, Dr Ir Benny Pasaribu mengimbau agar proses lelang/tender jangan sampai terhenti atau gagal akibat adanya perbuatan melanggar hukum. Jika proses tender gagal, pembangunan terkendala, maka masyarakat yang akan terkena dampaknya.
“Pamahami undang-undangnya dan segala peraturan yang berlaku. Dengan demikian proses akan berjalan lancar, pembangunan tidak terhambat,” kata mantan calon Gubsu dan mantan Deputi Menteri BUMN dan Penanaman Modal ini.
sumber | RELIS
