Diduga Terlalu Memaksakan Aturan Menpan-RB, Ratusan ASN Jabatan Fungsional di Pemkab Aceh Singkil Terancam tidak Terima Tunjangan Jabatan

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terancam tidak terima tunjangan jabatan,
Advertisement

topmetro.news – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terancam tidak terima tunjangan jabatan, setelah mereka masuk dalam penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Para ASN yang rata-rata menjabat diawal sebelum dirotasi ke Fungsional adalah jabatan Kasubdit, Kasi dan Kabid. Namun setelah mereka mendapatkan SK Fungsional dengan kelas jabatan 9, tunjangan mereka tidak dibayarkan oleh BPKK.

Kepada reporter topmetro.news salah seorang ASN yang ikut dalam rotasi yang dilaksanakan BKPSDM pada 31 Desember yang lalu ini mengatakan bahwa dirinya tidak menerima tunjangan sesuai kelas jabatan yang ia terima setelah SK dikeluarkan.

“Saya tidak menerima tunjangan, setelah saya tanyakan ke BKPSDM kenapa tidak ada dilampirkan tunjangan di SK, mereka beralasan tidak tahu bagaimana membuat besaran tunjangan, makanya di dalam SK tidak dibuat lampiran tunjangan,” ucapnya. Jumat (23/9/2022).

Sebelum SK Fungsional saya terima, tunjangan jabatan masih ada, eh tau tau setelah di SK Fungsional lampiran tunjangan tidak ada, saya takut kedepan tunjangan jabatan tidak dibayarkan lagi, selain itu kelas jabatan saya turun menjadi kelas jabatan 8.

“Tentunya saya keberatan akan hal ini, karena sudah merugikan. Terlebih pihak BPKK juga tidak mungkin membayarkan tunjangan kami kalau lampiran tunjangan tidak ada diuraikan,” imbuhnya.

Sementara itu salah seorang pejabat Setdakab Aceh Singkil yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini terlalu dipaksakan.

“Ini adalah aturan yang dipaksakan, padahal masih banyak daerah lain yang belum menjalankan peraturan Menpan-RB ini, aneh saja setelah di SK-kan ke jabatan Fungsional, mereka tidak tidak tahu cara membuat besaran tunjangan,” tuturnya.

Seharusnya sebelum menjalankan peraturan Menpan-RB ini, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Bukan malah asal dilaksanakan toh ujung-ujungnya jadi blunder saja, tukasnya.

Disisi lain reporter topmetro.news mencoba mengkonfirmasi kepala bagian Organisasi Sekretariat Setdakab Aceh Singkil Ilvi mengarahkan agar awak media menanyakan hal tersebut ke BKPSDM

“Mungkin hal ini tanyanya ke BKPSDM,” ucap Ilvi singkat.

Hingga berita ini diterbitkan pihak BKPSDM belum menjawab konfirmasi awak media.

Reporter | Rusid Hidayat

 901 total views,  2 views today

Advertisement

Related posts

Leave a Comment