topmetro.news – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Joko Arif Budiono, Senin (31/10/2022), menyatakan, bahwa proses rekrutmen Panwascam untuk 23 kecamatan se-Kabupaten Madina sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
Hal itu ia sampaikan, menanggapi pernyataan Ketua Umum Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PC GMNI) Madina Sukri Ariyanto Siregar. Di mana Sukri mengatakan, proses rekrutmen anggota Panwas Kecamatan (Panwascam) diduga banyak kejanggalan, tidak transparan, dan harus dibatalkan.
Joko Arif juga menegaskan, berkaitan dengan proses pelaksanaan pembentukan panwas kecamatan, Bawaslu Madina telah melaksanakannya berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor: 341/HK.01.00/K1/09/2022. Yakni, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.
“Terkait informasi nilai ujian Panwascam, Bawaslu Madina berpedoman pada Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019,” ungkapnya.
Dan lanjutnya, semua tahapan yang mereka lakukan telah sesuai pedoman, dengan tetap menjaga legitimasi hasil pembentukan panwascam.
Kemudian ketika disinggung mengenai dugaan praktek uang yang diperankan oknum inisial I, Ketua Bawaslu Madina Joko Arief Boediono membantahnya
“Menurut penilaian kami, atas hal lainnya itu tidak benar. Itu tidak ada dan tidak pernah kami dengar. Dan Bawaslu Madina tidak pernah berhubungan dengan oknum atau lembaga lain pada pembentukan Panwascam dalam hal-hal yang negatif seperti itu,” sebutnya mengakhiri.
Dalam pemberitaan sebelumnya, setelah mengumpulkan data dan bukti, PC GMNI Madina berencana akan melaporkan Bawaslu Madina. Antara lain ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI.
reporter | TIM
