topmetro.news – Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (DPD Mapancas) Kabupaten Langkat akan menggelar aksi di Kantor Bupati Langkat, Kamis (10/11/2022).
Menurut Ketua DPD Mapancas Kabupaten Langkat Ahmad Zulfahmi Fikri, aksi yang mereka lakukan terkait dugaan indikasi keterlibatan mantan Plt.Kadis PUPR Langkat berinisial Sj yang kini menjadi Plt.Dinas Perkim Langkat atas penerimaan fee proyek dalam kasus yang menimpa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana PA oleh KPK RI awal tahun 2022 lalu.
Dijelaskan Fikri, bahwa aksi yang mereka lakukan dalam upaya mendukung pemerintahan Kabupaten Langkat yang bersih dari korupsi.
“Kami meminta KPK RI untuk turun kembali ke Langkat karena diduga kuat budaya fee proyek pasca OTT Terbit Rencana PA masih tetap berlangsung yang melibatkan Kepala Dinas terkait, baik di Dinas Perkim dan Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bisa disebut merupakan ‘anak main’ pejabat Pemkab Langkat,” ujar Fikri kepada awak media ini, Selasa (08/11/2022) siang di Stabat.
DPD Mapancas juga meminta kepada KPK RI untuk memeriksa ulang Kepala Dinas PUPR terkait pada tahun 2021 yang diduga kuat terlibat dalam kasus fee proyek Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana PA yakni mantan Plt.Kadis PUPR berinisial Sj.
“Meminta kepada Plt.Bupati Langkat untuk menonaktifkan Plt.Kadis Perkim berinisial Sj yang diduga kuat terlibat dalam kasus suap fee proyek Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana PA. Meminta kepada KPK RI untuk segera memeriksa ASN terkait pada kasus fee proyek semasa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana PA. Karena kami menduga kuat ada keterlibatan ASN dalam kasus ini,” ujarnya.
Selain itu DPD Mapancas juga minta kepada KPK RI untuk mengusut dugaan pengaturan Rp4 miliar proyek di P-APBD di Dinas Perkim dan fee Proyek bersumber dana Perubahan APBD TA 2022 Dinas PUPR yang sampai saat ini masih dikutip dari rekanan.
Sementara itu, Plt.Kadis Perkim Sj dan Plt.Kadis PUPR Langkat Khairul Azmi SSTP saat dikonfirmasi terkait rencana aksi DPD Mapancas Kabupaten Langkat pada Kamis (10/11/2022) besok kedua pejabat tersebut belum berhasil ditemui.
Reporter I Rudy Hartono
