Medan Targetkan Rp 419 Miliar dari PBB

Advertisement

TOPMETRO.NEWS – Walikota Medan, T Dzulmi Eldin mengistruksikan kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan (kepling) beserta segenap jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, agar saling bersinergi dan berkomitmen penuh untuk bekerja keras, guna mensukseskan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2017.

Apalagi target penerimaan PBB yang telah ditetapkan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun yakni sebesar Rp.419 miliar lebih. Sedangkan realisasi penerimaan PBB sampai Februari 2017 baru mencapai Rp.6 miliar lebih. Oleh karenanya Walikota mengingatkan agar mereka tidak saling menyalahkan, sehingga dapat mewujudkan target tersebut.

Penegasan ini disampaikan Eldin dalam acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2017 Kepada Camat, Lurah, Kepling sekaligus Pencanangan Tahun Patuh Pajak 2017 di Hotel Polonia Medan, Kamis (2/3).

Untuk itu Eldin memberi warning, dirinya tidak mau lagi mendengar alasan-alasan klasik terkait tidak tercapainya target PBB seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Yang saya inginkan lakukan segera langkah-langkah kongkrit yang nyata, sehingga seluruh tahapan pembayaran PBB ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat membayar PBB secara tepat waktu,” kata Eldin.

Kemudian WalikKota memaparkan, mulai tahun ini (2017), Dinas Pendapatan Kota Medan telah berganti nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dijelaskannya, amanat utama dari perubahan nama ini untuk lebih menggiatkan dan mensukseskan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD), baik sektor pajak maupun retribusi yang dikelola Pemko Medan.

Pasca diserahkannya SPPT PBB yang baru selesai dicetak ini, Walikota selanjutnya memberi waktu 3 minggu kepada camat, lurah dan kepling untuk mendistribusikannya kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini sangat penting dilakukan agar masyarakat secepatnya mengetahui berapa besar tagihan PBB-nya dan mereka segera membayarkannya.

Setelah itu Eldin minta masing-masing camat, lurah dan kepling harus memiliki buku data terkait retribusi PBB yang ada di wilayah tugasnya. Buku itu berisikan berapa jumlah KK, warga maupun besarnya tagihan PBB masing-masing masyarakat selaku wajib pajak. Apabila ada kendala di lapangan, termasuk menyangkut pengutipan PBB segera tuliskan dalam buku tersebut guna dicarikan solusi mengatasinya.

“Jadi kepling setiap harinya harus melaporkan kepada lurah, sedangkan lurah melaporkan kepada camat dan camat menyampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Jika ini dilakukan, insya Allah kita dapat mengetahui apa-apa yang menjadi kendala dalam pengutipan PBB serta solusi mengatasinya, sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%” jelasnya.

Eldin menegaskan akan melakukan pengawasan langsung, sebab dia tidak ingin target penerimaan PBB tidak terwujud seperti tahun lalu. Dari Rp.386 miliar yang ditetapkan, hanya terealisasi 86,3 %. Padahal PBB maupun pajak-pajak lainnya sangat penting karena menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

“Jadi bekerjalah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Keberhasilan dalam pengutipan PBB menjadi dasar utama saya dalam melakukan penilaian. Pergunakan jabatan yang diamanahkan ini untuk ditanggungjawabi. Kalian sendirilah yang menentukan apakah jabatan itu layak atau tidak diterima. Ingat hidup ini pilihan, jadi kalian sendiri yang menentukan pilihan tersebut!” tegasnya.

Selain camat, lurah dan kepling, mantan Wakil Walikota dan Sekda Kota Medan juga me-warning seluruh jajaran Bidang Bagi Hasil Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar benar-benar selektif dalam menerbitkan SPPT PBB. Wali kota tidak mau mendengarkan lagi adanya tumpang tindih SPPT PBB, sehingga masyarakat keberatan dan tidak mau membayar PBB-nya.

Di samping itu, tegas Eldin, Bidang Bagi Hasil Pajak juga harus segera memperoses dan menindaklanjuti permintaan camat maupun lurah terkait pemecahan PBB yang disampaikan masyarakat. Sebab, tidak sedikit warga yang tidak mau membayar PBB karena pemintaan pemecahan PBB yang diajukan tak kunjung diproses.

“Saya ingatkan, jangan pernah sekalipun mempersulit warga yang ingin melakukan pemecahan PBB. Apalagi pemecahan itu dilakukan karena warga yang bersangkutan benar-benar ingin membayar PBB . Siapa yang terbukti melakukannya, langsung saya buang. Apabila yang bersangkutan ada jabatan, saya pastikan tidak akan diberi tempat (jabatan) lagi!” tegasnya.(TOP)

 17 total views,  1 views today

Advertisement

Related posts

Leave a Comment