Wabup Samosir Buka Musrenbang Kecamatan Onan Runggu

Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang membuka musrenbang tingkat kecamatan se-Kabupaten Samosir. Musrembang RKPD 2024 di tingkat kecamatan dimulai di Kecamatan Onan Runggu, Kamis (16/2/2023).

topmetro.news – Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang membuka musrenbang tingkat kecamatan se-Kabupaten Samosir. Musrembang RKPD 2024 di tingkat kecamatan dimulai di Kecamatan Onan Runggu, Kamis (16/2/2023).

Turut hadir, Kepala Bappeda Samosir Rajoki Simarmata, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kepala OPD se-Samosir, Forkopicam Onan Runggu, camat se-Kabupaten Samosir, kepala desa dan BPD se-Onan Runggu, para kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, FKTM Onan Runggu, tokoh agama, ormas, dan LSM.

Martua Sitanggang menyampaikan pelaksanaan musrenbang sangat penting sebagai awal dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. RKPD 2024 mengangkat tema ‘Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan’.

Seiring dengan tema tersebut, Martua mengajak mulai dari pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal perencanaan. Sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang baik demi tujuan pembangunan yang tepat sasaran. Mewujudkan masyarakat Samosir yang maju dan sejahtera.

Musrenbang RKPD tingkat kecamatan harus bermuara pada pencapaian Visi Pemkab Samosir. Yakni, ‘Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat Secara Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan’.

Lebih lanjut ia sampaikan, musrenbang kecamatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setiap desa. Dengan anggaran daerah sangat kecil, aspirasi masyarakat tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Untuk itu, Wabup meminta usulan dari setiap desa benar-benar skala prioritas. Perencanaan baik, harus tepat sasaran sehingga outputnya baik dan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurut Wabup prosedur penyusunan perencanaan yang baik harus dari desa sebagai ujung tombak pembangunan. Sehingga desa perlu pembinaan untuk mandiri. Usulan pembangunan infrastruktur di desa harus ada dukungan kesediaan lahan, sehingga dalam pelaksanaan tidak terkendala.

Digitalisasi Desa

Ke depan, Wabup menekankan pentingnya digitalisasi desa yang memuat profil desa. Sehingga pemerintah daerah bisa dengan gampang mengetahui apa potensi dan permasalahan. Serta bagaimana cara meningkatkan potensi yang ada. Berbagai masalah di desa dapat terpecahkan dengan cepat.

“Mari bersinergi, untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang baik dan tetap sasaran. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas,” tutup Martua.

Kepala Bappeda Rajoki Simarmata mengatakan, usulan dari setiap desa akan terinput dalam Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD). Menyesuaikan keterbatasan anggaran, maka setiap desa di Kabupaten Samosir akan mendapat minimal satu pembangunan infrastruktur. Hal tersebut untuk pemerataan pembangunan setiap desa di Kabupaten Samosir.

Usulan melalui musyarah pembangun desa, desa terkonsolidasi dalam RKPD 2024 dan akan terdistribusikan ke Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024. Ia menjelaskan, pada forum OPD akan terintegrasi skala prioritas usulan dari desa, sesuai dengan visi dan RPJMD 2021-2026.

sumber | RELIS

Related posts

Leave a Comment