topmetro.news – Bupati Mandailing Natal HM Ja’far Sukhairi Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menanggapi konfirmasi wartawan terkait isu viral tentang peredaran jual beli kalender di sekolah dan desa yang ada di Madina.
Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh pengadaan yang tertampung dalam APBD Madina, rill atau nyata tidak ada pungutan biaya (gratis-red).
“Kalau sepanjang yang ditampung di APBD itu tidak diperjualbelikan atau dikutip, bayaran,” ungkap Sukhairi tegas usai melantik dua staff khusus di Aula Setdakab, Senin (20/2/2023).
Walaupun begitu, kalaupun ada ‘penjualan kalender’ saat ini, Bupati memandang itu adalah sebuah inovasi warga masyarakat Madina yang mau membantu ekonomi rumah tangganya. Tapi jangan pula ada paksaan dan pematokan harga.
“Mungkin ini terjadi karena faktor ekonomi. Karena mengantar ke sana kemari butuh biaya mobilisasi. Kita ‘positive thinking’ ajalah. Pemkab Madina tak pernah mengarahkan itu. Ini mungkin bukti kecintaan dia terhadap Bupati dan Wakil Bupati, mungkin ya. Terhadap Kabupaten Mandailing Natal juga,” katanya sambil tersenyum.
Berdasarkan dengan hasil investasi media di lapangan, kalender berfoto kegiatan Pemkab Madina itu berharga fantastis. Untuk sekolah terkesan ada semacam kewajiban 4-5 kalender per sekolah. Sedangkan untuk desa sendiri sebanyak 12 kalender. Di mana masing-masing kalender berbandrol Rp100 ribu.
Rp500 Juta
Jika dikalikan dengan jumlah desa dan sekolah di Kabupaten Madina, total dana uang kalender yang terkumpul tersebut lebih dari Rp500 juta. Sehingga warga pun jadi bertanya, apakah ini memang sekadar untuk mencukupi perekonomian rumah tangga?
Atau hanya membebani bagi kepsek dan kades. Sebab untuk pembayaran kalender ini tidak ada dalam pembahasan dana desa atau Dana BOS.
reporter | Jeffry Barata Lubis
