topmetro.news – Gubernur Sumatera Utata Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede (BP) dari jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut. Bambang pun disarankan untuk melapor ke KASN.
Mantan Sekretaris PC HIMMAH Medan Asril Hasibuan mendukung Bambang Pardede melaporkan ke Komite Aparatur Sipil Negeri (KASN). Pencopotan Bambanh dari jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut harus teruji sesuai aturan.
“Saya rasa Beliau bisa melapor ke KASN atas pencopotan itu. Kan belum ada fakta hukum dan aturan yang dilanggar BP,” ungkap Asril Hasibuan, kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) itu menilai pencopotan Bambang Pardede penuh dengan intrik. Dugaan Asril, pencopotan Bambang terkait proyek multiyears rancang bangun jalan dan jembatan Sumut tahun 2022 senilai Rp2,7 triliun yang bermasalah. Berbau dugaan korupsi dan suap.
Bambang Pardede dikabarkan dicopot karena ingin menghentikan proyek bermasalah tersebut. Namun keinginannya mendapat perlawanan dari OPD terkait lainnya. “Dugaan saya penyebabnya itu. BP mau menghentikan proyek bermasalah itu,” kata Asril.
Mantan Kadis PUPR itu menurut Asril, kabarnya mendukung putus kontrak proyek Rp2,7 triliun yang bermasalah itu. Sementara OPD terkait lainnya tidak. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.
“BP kalah kuat dengan kelompok OPD terkait lainnya. Kalah pembisik dia ke Gubsu, BP pun akhirnya dicopot. Saya rasa ada sesuatu hal terikat dan tak bisa terlepas dari proyek Rp2,7 triliun. Tuhan lah yang tahu semua itu,” seru Asril.
Asril juga memastikan, bukan Bambang Pardede yang membocorkan surat protes putus kontrak proyek Rp2,7 triliun dari Direktur Utama PT Waskita Karya, yang beredar ke publik beberapa waktu lalu.
“Pendapat saya, bukan BP yang membocorkan surat protes putus kontrak itu. Tetapi stafnya. Tebak saja siapa orangnya. Sepertinya orang itu dekat dengan OPD terkait lainnya. Dan juga terlibat dalam proyek bermasalah itu,” tandasnya.
reporter | TIM
