topmetro.news – Wakil Bupati Samosir Drs Martua Sitanggang MM menyampaikan Nota Pengantar Bupati Samosir atas Ranperda Kabupaten Samosir tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Penyampaian nota itu berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Samosir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samosir, Komplek Perkantoran Parbaba, Senin (1/4/2024).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Samosir Dra Sorta E Siahaan didampingi Wakil Ketua Pantas Marroha Sinaga. Turut hadir, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pabung Kodim 0210/TU G Sebayang, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD, serta camat se-Samosir.
Sorta E Siahaan saat membuka rapat paripurna menyampaikan, bahwa penyusunan ranperda ini sebelumnya telah melalui pembahasan tim legislasi daerah bersama dengan Badan Legislasi DPRD Samosir. Serta telah mendapatkan fasilitasi eksaminasi dari Gubernur Sumatera Utara.
Dengan penetapan perda ini, Sorta berharap akan ada payung hukum yang jelas dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak. Serta adanya perlindungan anak dari deskriminasi, ekploitasi, dan kekerasan di Kabupaten Samosir.
Martua Sitanggang saat membacakan Nota Pengantar Bupati Samosir menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran untuk dapat memperkaya informasi substantif dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Ia menyampaikan, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ranperda ini merupakan amanah peraturan perundang undangan dan merupakan arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta menunjukkan tindakan nyata kehadiran pemerintah serta daerah dan peningkatan peran serta masyarakat secara luas.
Martua menambahkan, sejumlah muatan materi yang terkandung dalam raperda, yakni hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), forum anak, Kabupaten Layak Anak (KLA), gugus tugas kabupaten layak anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), peran serta masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAD), pembinaan, koordinasi dan kerjasama pembiayaan dan sanksi.
Hal ini sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2014, di mana pemda wajib memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
Martua menjelaskan, setelah ranperda ini ditetapkan sebagai perda, Pemkab Samosir akan menyiapkan peraturan organis yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari raperda penyelenggaraan perlindungan anak ini yaitu sebanyak 13 rancangan peraturan bupati.
“Kami berkeyakinan, dengan kerjasama yang baik dan saling pengertian yang sudah terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif, ranperda ini akan bisa kita selesaikan dengan baik dan ditetapkan menjadi Perda,” tutup Martua Sitanggang.
sumber | RELIS
