Alamak, Korban Judi Online Terima Bansos? Begini Respons Pengamat

judi online

TOPMETRO.NEWS – Korban judi online mendapatkan bantuan bansos mendapat tanggapan dari Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia. Katanya wacana mengikutsertakan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial sebagai langkah yang tak pas.

Dewi mengingatkan ketentuan penerima dana bansos sudah diatur dalam undang-undang yakni masyarakat miskin, mulai dari yang berstatus hidup tidak layak hingga menjalani pengupahan di bawah upah minimum.

Sedangkan para korban judi online melakukan aktivitas nirmanfaat itu atas kemauan mereka sendiri, hingga kemudian kehilangan harta dan mungkin terjerat utang.

BACA PULA | Walikota Sebut Tahun Depan Sarana OR Bisa Digunakan Pembukaan Porkot Medan

Seperti yang diketahui, kata Dewi Rahmawati Nur Aulia, para pelaku ini kan sebenarnya mereka melakukan aktivitas itu kan merupakan atas keputusan pribadi.

Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan hal itu di Jakarta, pada Sabtu 15 Juni 2024 sebagaimana diwartakan TOPMETRO.NEWS dari kantor berita nasional.

Menurutnya, masyarakat yang terjerat dalam judi online lebih dari setengahnya merupakan kelompok dengan penghasilan yang cukup, bahkan beberapa korban merupakan kalangan dengan upah lebih tinggi dari upah minimum.

Dia menilai kondisi korban yang menjadi miskin akibat terjerat judi online dilakukan secara sadar sejak semulanya dan atas keputusan pribadi, bukan diakibatkan karena kemiskinan struktural.

BACA PULA | 1 Unit Truk Angkut Keramik Terguling, Personil Sat Lantas Polres Binjai ‘Raib’

Makanya, Dewi justru menekankan pemerintah seharusnya lebih menggiatkan literasi mengenai bahaya judi online serta pengelolaan finansial agar masyarakat memahami betul cara investasi dengan tepat dan tidak tergoda untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara instan melalui judi online.

Di samping itu, Dewi Rahmawati Nur Aulia menilai Kementerian Sosial masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal data penerima manfaat dana bansos yang tercantum dalam sistem DTKS sehingga lebih baik kementerian dan lembaga terkait fokus memperbaiki hal itu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Kamis 13 Juni 2024 di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun daring (online), dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin.

BACA PULA | Catat Pertumbuhan Laba Bersih 30%, Infomedia Kembangkan Teknologi 3A untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Muhadjir mengaku telah melakukan banyak advokasi untuk korban judi online, bahkan memasukkan mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial.

“Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” kata Muhadjir.

Presiden RI Joko Widodo juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

BACA PULA | Gegara Agresi Israel, Ribuan Warga Palestina Gagal Berhaji

Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.***

reporter | dpsilalahi
sumber | a1

Related posts

Leave a Comment