Bekerjasama dengan Pemprov SU, Pemkab Samosir Gelar Penyuluhan Hukum Terkait Perda No 3 Tahun 2023

Pemprov Sumut melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Bagian Hukum Setdakab Samosir menggelar Penyuluhan Hukum Perda Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023

topmetro.news – Pemprov Sumut melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Bagian Hukum Setdakab Samosir menggelar Penyuluhan Hukum Perda Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk Kabupaten se-Kawasan Danau Toba, di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (14/6/2024).

Penyuluhan ini dibuka Pj Gubsu diwakili Kabiro Hukum Setda Provsu Dwi Arief Sudarta SH MH. Hadir sebagai narasumber, Bupati Samosir diwakili Asisten I Drs Tunggul Sinaga MSi, anggota DPRD Sumut Dr Timbul Sinaga SE MSA, Kadis PTSP Sumut Faisal Arif Nasution SSos MSi, dan Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provsu Fredy SH MHum.

Kegiatan ini menghadirkan peserta, yakni Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kabupaten Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, Karo dan Humbang Hasundutan.

Bupati Samosir diwakili Asisten I Drs Tunggul Sinaga MSi dalam sambutannya menyampaikan, bahwa penyuluhan hukum ini merupakan sebuah momentum penting untuk menelaah Perda Sumut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. “Bagaimana kita Pemerintah Daerah merespon investor utuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah,” kata Tunggul.

Pj Gubsu dalam sambutannya dibacakan Dwi Arief Sudarta menyampaikan, investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Di mana tiap daerah diamanatkan untuk membuat peraturan daerah sebagai payung hukum bagi para investor atau pelaku usaha. Sehingga para investor mendapatkan jaminan dan kepastian hukum bagi mereka yang akan menanamkan modalnya.

“Salah satu yang menjadi beban bagi para investor selama ini dalam menanamkan modalnya di daerah adalah terbentur dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya. Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi mengurangi bahkan menghapuskan beban tersebut. Sehingga diharapkan para investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya di Sumatera Utara,” terang Pj Gubsu.

Ada pun tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang diatur dalam Perda Sumut No 3 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Pj Gubsu minta agar peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dengan demikian, bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan acara ini dapat diimplementasikan di instansi dan tempat kerja masing-masing.

Kegiatan penyuluhan hukum dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber. Di antaranya Kadis PTSP Provsu Faisal Arif Nasution SSos MSi, anggota DPRD Sumut Dr Timbul Sinaga SE MSA, dan Asisten I Drs Tunggul Sinaga MSi.

sumber | RELIS

Related posts

Leave a Comment