Poldasu Agar jangan ‘Peti-eskan’, Kasus Tambang Pasir Kuarsa di Barubara, Jemput Paksa Dirut PT JSI

Dirut PT Jui Shin Indonesia (JSI), yang sekaligus Komisaris Utama di PT Bina Usaha Mineral Indonesia (BUMI), belum juga 'dijemput paksa' oleh petugas Dit Reskrimum Polda Sumut dipimpin Kombes Pol Sumaryono.

topmetro.news – Dirut PT Jui Shin Indonesia (JSI), yang sekaligus Komisaris Utama di PT Bina Usaha Mineral Indonesia (BUMI), belum juga ‘dijemput paksa’ oleh petugas Dit Reskrimum Polda Sumut dipimpin Kombes Pol Sumaryono.

Oleh karena itu, Polda Sumut diminta agar menunjukkan kepastian hukum soal tambang tersebut. “Jangan berlarut-larut, Polda Sumut harus tunjukkan kepastian hukum. Polda Sumut (Dir Reskrimum) jangan mau kalah dengan Dirut JSI. Masyarakat mendukungmu,” kata Ketua LSM Gebrak Max Donald. Minggu (23/6/2024).

“Ada apa, tiba-tiba setelah kita duga muncul surat resmi ‘jemput paksa’ terhadap Chang Jui Fang Dirut JSI, malah diduga seperti dipetieskan?” lanjut Max seraya menambahkan, dua unit ekscavator milik PT JSI sudah diamankan sebagai barang bukti sebelumnya.

Dugaan TPPU

Informasi beredar, dalam waktu dekat akan ada elemen masyarakat melaporkan terkait dugaan korupsi Sumber Daya Alam dan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU), kasus PT JSI dan PT BUMI ini.

Katanya lagi, pelapor sudah matang mempersiapkan segala sesuatu yang bisa jadi bukti oleh APH.

Ditelusuri kembali ke lokasi 4 titik bekas galian penambangan pasir kuarsa, sudah mirip danau buatan di Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan.

Tak kalah dengan lokasi yang berada di Desa Gambus Laut, dugaan penambangan di luar koordinat dan tak melakukan reklamasi pasca-tambang
juga terjadi di Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Batubara, tersebut.

Max Donald pun berharap, Polda Sumut (Dit Reskrimsus) maupun Kejati Sumut (Pidsus), mampu menyelamatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dari aktivitas pertambangan tersebut.

“Kerusakan lingkungan hidup akan cukup besar mengakibatkan kerugian keuangan negara bila perusahaan pertambangan yang menambang di sana (Desa Gambus Laut dan Desa Suka Ramai Kabupaten Asahan), tetap tidak mau melaksanakan reklamasi pasca-tambang sesuai dokumen rencana pelaksanaan dalam RKAB perusahaan tersebut,” katanya.

“Di situ ada celah masuknya APH melakukan penindakan sesuai hukum, baik tipikor. Bahwa diduga telah terjadi korupsi Sumber Daya Alam yang merugikan kekayaan negara, akibat tata kelola penambangan yang buruk merusak lingkungan hidup,” tegas Max.

“Dalam kasus ini, sebab hasil tambang yang diduga tak bayar pajak itu diolah menjadi barang jadi, lalu dikomersilkan, lagi diduga kuat kerugian keuangan negara,” masih Max.

Polda Sumut

Terkait kasus PT JSI dan PT BUMI ini, sejak Januari 2024 kepada Direktur Dit Rekrimsus Polda Sumut Kombes Pol Andry Setyawan diinformasikan, bahwa aktivitas penambangan pasir kuarsa di Desa Gambus Laut, Batubara diduga merusak lingkungan, dengan beberapa foto dan video kondisi di lokasi turut dikirim pula.

Ia sempat menegaskan telah menurunkan anggotanya melakukan penyelidikan, tetapi sampai sekarang sepertinya terkesan jalan di tempat. Kombes Andry menyebut, masih pada tahap mengumpulkan saksi-saksi menentukan pelanggaran hukumnya.

Kejati Kejagung KPK

Ke Kejati Sumut, Kejaksaan Agung dan KPK juga sudah dilaporkan anak Sunani bernama Adrian (25), yang didampingi kuasa hukumnya pengacara kondang, Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med, sekitar tiga minggu lalu, tanggal 10 Juni 2024, atas dugaan PT JSI dan PT BUMI membuat kerusakan lingkungan hidup dan merugikan keuangan negara.

Soa laporan ini, Kajati Sumut Idianto SH MH melalui Kasipenkum (saat itu) Yos A Tarigan mengatakan, surat yang masuk telah ditindaklanjuti. “Tupoksi kejaksaan mencari perbuatan dugaan korupsi.” kata Yos.

Awal kasus ini bermula dari laporan Sunani ke Polda Sumut bersama pengacaranya Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med pada Januari 2024 lalu, bahwa lahannya seluas sekitar 4 hektar di Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara diduga dirusak dan pasir kaolin di dalamnya dicuri. Terlapornya adalah PT JSI dan PT BUMI.

Kepala Desa Gambus Laut Zaharuddin juga sudah menegaskan, bahwa dirinya dan Camat Lima Puluh Pesisir tidak pernah menandatangani dokumen perpanjangan RKAB perusahaan penambang pasir kuarsa di desanya.

Lebih parah, Daerah Aliran Sungai Gambus yang berada di samping lokasi penambangan pasir kuarsa PT BUMI dan JSI sempat dijebol, hingga menyebabkan lingkungan sekitar rusak. Masyarakat mengaku tanaman mereka pada mati karena terendam air. Belakangan pasca-ramai disoroti media, DAS yang sempat dijebol tersebut sudah ditutup ditimbun.

Lalu diinformasikan masyarakat kepada wartawan, bahwa ada lagi penambangan ilegal tanah kaolin, sejak tahun 2021 beroperasi di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Asahan hingga saat ini, di mana PT JSI diduga sebagai penadahnya.

Inspektur Tambang dan Disperindag ESDM

Kepada pihak Inspektur Tambang Wilayah Sumut, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM yang berfungsi sebagai pengawasan, sudah berkali-kali dikonfirmasi wartawan, Dan instansi pemerintah dari pusat itu disebut sudah merekomendasikan agar APH melakukan tindakan hukum.

Dinas Perindag ESDM Propinsi Sumut melalui Kabid Hidrogeologi Mineral dan Batubara August SM Sihombing juga sudah menegaskan bahwa tidak ada perusahaan tambang tanah kaolin yang beroperasi di lokasi Desa Bandar Pulau Pekan, Asahan sesuai data pada pihaknya. Yang berarti kalau ada, diduga ilegal. Apalagi, lanjut Sihombing, apabila pertambangan itu milik perorangan, dipastikan tidak boleh.

Bantahan PT JSI

Terkait berita ini, PT Jui Shin Indonesia (JSI) membantahnya. Menurut Haposan Sormin (Komisaris PT JSI), mereka tidak ada bergerak di bidang pertambangan.

Haposan mengatakan bahwa perusahaan mereka bergerak di bidang pabrikan pengolahan keramik, bukan bergerak di bidang pertambangan. Yang melakukan penambangan di daerah Asahan dan Batubara itu, menurut penjelasan Haposan, adalah vendor mereka.

Sementara itu, Chang Jui Fang yang terus berusaha dikonfirmasi wartawan, masih tetap terkesan bungkam. Meski berulang-ulang ditelepon wartawan, dikirimi pesan melalui WhatsApp (0811 1839 XXX), bahkan dicoba temui di kantornya di KIM 2 Medan dan di Kompleks Cemara Asri Medan, tetap belum berhasil.

berbagai sumber

Related posts

Leave a Comment