Dirinya pun juga mengakui bahwa CV Parak Tale belum memiliki Izin Teknis Pertambangan (ITP) dan Izin lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Kementerian ESDM dalam melakukan kegiatan penambangan batuan dan pasir.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Natal ketika dikonfirmasi terkait izin CV Parak Tale, Minggu (30/06/2024) sore.
“SIPB sudah ada, AMDAL yang belum keluar. Paling tidak kan mereka ada niat untuk melengkapi administrasinya. AMDAL belum keluarnya dan kami sudah ingatkan untuk jemput bola,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Selain itu, Pakpahan juga menyebutkan sudah mengingatkan agar CV Parak Tale segera melengkapi persyaratan administrasi usaha yang belum lengkap. Sehingga Pakpahan meminta agar rekan-rekan media bisa membantu untuk mendesak dinas terkait segera mengeluarkan administrasi.
“Bapak bantu wargaku untuk mendesak Dinas Kementerian ESDM atau AMDAL untuk mengeluarkan administrasinya. Karena mereka juga menunggu, atau cabut izin operasional dulu,” jelas Pakpahan.
Bahkan Pakpahan juga meminta media untuk turun ke lapangan melihat langsung, sehingga mendapatkan data lebih jelas dan akurat. “Cek langsung ke lapangan Pak. Biar lebih jelas dan akurat,” tegasnya.
Belajar
Menanggapi hal itu, pengamat hukum dari Korps Advokat Alumni UMSU, Zakaria Rambe mengatakan, Kapolsek Natal harus lebih belajar terkait peraturan khususnya perihal galian C. Hal ini karena, seharusnya Kapolsek Natal bisa lebih tegas dalam menertibkan galian C ilegal.
“Kapolsek Natal seharusnya bisa lebih tegas. SIPB itu sama dengan surat rekomendasi. Jika AMDAL dan ITP belum keluar, maka tambang galian C itu belum bisa beroperasi. Jadi sama saja dengan ilegal kegiatan itu,” jelas Zakaria, Senin (1/7/2024).
Zakaria mengatakan, sebagai aparat penegak hukum (APH), Kapolsek bisa bersikap tegas bahkan menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Bukan malah meminta kepada Dinas Perindag dan ESDM Sumut untuk menghentikan kegiatan CV Parak Tale.
“Sepertinya reformasi di tubuh Polri benah-benahnya belum sampai ke Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga Kapolsek Natal lupa untuk membaca dan mempelajari kembali perundang-undangan yang berlaku saat ini,” tegas Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Polri (JAMPI) Sumut tersebut.
reporter | TIM
