topmetro.news – Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting menyoroti banyaknya penambangan galian C ilegal di sebagian wilayah Sumatera Utara. Diketahui, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian golongan C berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Menurut Baskami, galian C ilegal disinyalir merusak sebagian jalan dan jembatan yang ada. “Banyak truk-truk…
Read More
topmetro.news – Semenjak beroperasinya PT Jaya Konstruksi (PT Jakon) di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan kuat dugaan menerima material galian C dari kegiatan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), telah jadi pemicu semakin maraknya penambangan material galian C ilegal menggunakan alat berat jenis excavator di sekitar Kota Panyabungan. Yang membuat semakin miris, diduga aktivitas…
Read More
topmetro.news – Usaha eksplorasi pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Langkat semakin tumbuh subur. Ironisnya, kendati usaha pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) jenis galian C tumbuh subur, namun kondisi sarana dan prasarana jalan umum. Khususnya jalan yang menjadi aset Pemkab Langkat semakin hancur dan tidak terawat. Hal ini membuktikan jika usaha galian C diduga ilegal di Kabupaten Langkat sudah tidak…
Read More
topmetro.news – Di dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), telah diatur dengan jelas dan tegas sanksi pidana bagi pengguna material yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin. Namun walaupun telah jelas diatur sanksi pidana terhadap pengguna material yang berasal…
Read More
topmetro.news – Pengamat hukum dari Universitas Panca Budi Medan, Rediyanto Sidi SH (foto) menilai, Surat Edaran Gubernur Sumut Edy Rahmayadi merupakan sebuah langkah tepat dalam menertibkan galian C tanpa Izin. Apalagi, Surat Edaran Gubernur Sumut itu dikuatkan dengan keluarnya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No B/3900/KSP.00/70-72/2023 tentang Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terkait dengan Penertiban Usaha Mineral Bukan Logam…
Read More
topmetro.news – Sejumlah proyek fisik berskala besar (raksasa) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sangat kuat dugaan menggunakan material galian C berasal dari kegiatan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Dan tentunya terindikasi melanggar UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada pun perusahan jasa kontruksi yang…
Read More
topmetro.news – Bupati Mandailing Natal HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Kapolres AKBP HM Reza Chairul AS diminta untuk tegas menindak galian C tanpa izin di kawasan Kabupaten Madina. Demikian tegas Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian (Jampi) Sumut Sakaria Rambe, Senin (10/7/2023), menanggapi keluarnya Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 900.1.13.1/7845/2023 tanggal 4 Juli 2023, tentang Penggunaan Material Pekerjaan Kontruksi dari…
Read More
topmetro.news – Keberadaan PT Wika-SMJ-Utama KSO di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal di duga menggunakan material galian C yang bersumber dari Penambangan galian C yang tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral…
Read More
topmetro.news – Maraknya penambangan galian C ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus menjadi sorotan, khususnya DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Madina dan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kabupaten Madina. Menunjukkan keprihatinan dengan kerusakan alam akibat penambangan galian C ilegal. DPD Pemuda LIRA Madina dan Baguna PDI Perjuangan Madina menggelar aksi damai di depan Mako Polres Madina,…
Read More
topmetro.news – Kejati Sumut akan memonitor kegiatan dan aktifitas PT Jaya Konstruksi. Demikian penegasan Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan kepada wartawan, Kamis (30/3/2023), menyikapi Lapdu GNPK-RI Sumut beberapa hari yang lalu. Sebelumnya Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nomor: 029/Lapdu/GNPK-RI Sumut/III/2023 melapor ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejati Sumut), tentang dugaan PT Jaya…
Read More