TOPMETRO.NEWS – Seleksi Taruna Akmil (Akademi Militer) sempat ramai dibicarakan di akun blog www.akupintar.id. Blog website itu memilih judul ‘Berapa Biaya Masuk Akmil?’
Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si (Han) selaku Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) yang merespons pemberitaan seleksi Taruna Akmil itu menegaskan informasi itu benar-benar hoaks. Info itu, katanya, tidak benar dan menyesatkan.
Tak itu saja, TNI AD kini sedang menyiapkan langkah hukum sesuai UU ITE terhadap pemberitaan itu.
Menurut Kristomei Sianturi, Seleksi Taruna Akmil atau Calon Taruna Akademi Militer (Catar Akmil) sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.
BACA PULA | Jelang PON 2024 Kondisi Atlet Akuatik Sumut Prima dan Siap Tampil Maksimal
Demikian pula setelah dinyatakan lulus menjadi Taruna Akmil, menurut Kristomei Sianturi, seluruh biaya pendidikan ditanggung negara secara penuh.
Menurut Kristomei Sianturi lagi, selain seleksi Taruna Akmil yang gratis, proses seleksi itu pun digelar secara adil dan transparan.
Jadi, ulang dia, pemberitaan masuk Taruna AKMIL yang menyebut ada pungutan biaya sama sekali tidak benar. Link itu terdapat di https://rekrutmen-tni.mil.id. Bagi yang tahu adanya pungutan biaya, imbau Kristomei Sianturi, dipersilakan melaporkan hal itu ke TNI AD.
BACA PULA | Hasil Survei PSI, Nikson Nababan Raih Tingkat Kepercayaan Tertinggi
Kristomei Sianturi sebagaimana dilansir dari tni.mil.id menambahkan TNI AD sejauh ini menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dalam setiap proses penerimaan prajuritnya.
Bahkan, sambungnya, tidak adanya pengutipan biaya pendaftaran maupun pendidikan hingga biaya 100 persen ditanggung negara, tercantum jelas di situs resmi TNI maupun sosialisasi penerimaan Taruna.
BACA PULA | Duh! Zulmansyah Sekedang Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PWI Pusat
Kristomei Sianturi menjelaskan, TNI AD juga berkomitmen memastikan setiap calon yang memenuhi syarat, berkesempatan serupa bergabung menjadi prajurit TNI tanpa harus mengeluarkan biaya apapun.
Untuk itu, tegas Kristomei Sianturi, masyarakat perlu untuk membiasakan diri merujuk pada sumber informasi resmi, serta berhati-hati terhadap informasi yang tak jelas, yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.***
reporter | dpsilalahi
sumber | a1
