topmetro.news – Ratusan massa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumatera Utara, Rabu pagi (13/11/2024).
Mereka menuntut pencopotan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, atas dugaan ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pilkada Tapanuli Utara (Taput) 2024.
Aksi ini dipicu oleh laporan masyarakat dan sejumlah saksi yang menuding Kapolres terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon.
Koordinator Aksi Febrino Galatia mengatakan, sikap Kapolres Taput tersebut telah melanggar prinsip netralitas aparat negara dalam proses demokrasi.
“Kami tidak akan diam. Kapolres Tapanuli Utara harus dicopot. Jika memang aparat kepolisian diminta menjaga netralitas, maka mereka harus menunjukkan integritasnya, bukan malah terlibat dalam politik praktis,” ucapnya.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang mengkritik keras tindakan Kapolres yang diduga melakukan pembiaran terhadap pelanggaran netralitas oleh anggota Polri di tingkat lokal.
Dirinya juga menyoroti beberapa pernyataan dan tindakan Kapolres yang dinilai condong kepada salah satu calon, yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada di Taput.
Febrino juga menyatakan bahwa ketidaknetralan polisi dalam pilkada, terutama yang melibatkan petinggi kepolisian daerah, dapat merusak jalannya demokrasi dan mengancam keadilan politik.
“Jika ini dibiarkan, maka publik akan kehilangan kepercayaan pada proses Pilkada yang seharusnya bebas dan adil,” ungkapnya.
“Kami meminta agar Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada aparat yang terlibat dalam praktik politik yang merugikan pihak lain,” tambahnya.
Kritik terhadap institusi kepolisian soal dugaan keterlibatan dalam politik praktis semakin memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa jauh netralitas aparat negara dalam pemilu dan pilkada, yang selama ini sering dianggap rawan dipolitisasi demi kepentingan tertentu.
penulis | Erris JN
