TOPMETRO.NEWS – Walikota Medan dinilai gagal dalam memenuhi harapan masyarakat yang sangat menginginkan perubahan pembangunan di kota Medan.
Hal itu terlihat secara fakta di lapangan bahwa persoalan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik dan termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalam secara maksimal.
Hal itu dikatakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Medan, Anton Panggabean dalam Pemandangan Umum ( PU) Fraksi Demokrat terhadap Ranperda Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban ( Lpj) Tahun Anggaran 2016 , Rabu (23/8/2017).
Kata Anton, permasalahan permasalahan yang ada di Medan tidak mampu disikapi dengan maksimal.Dimana, kegiatan pembangunan berjalan biasa biasa saja bahkan pelaksanaan program dari sejumlah SKPD masih cenderung melakukan program rutin. “Tidak ada program program terobosan bahkan dapat dikatakan tidak ada hasil pelaksanaan program yang patut diberikan apresiasi, ” sebutnya.
Lemahnya kinerja sejumlah SKPD dalam ketidakberhasilan capaian target PAD 2016 tergambar dari rendahnya serapan anggaran dari sejumlah SKPD maupun adanya program-program yang tidak terlaksana dengan alasan efisiensi dan efektifitas.
“Kita dapat melihat sendiri bagaimana kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, sarana dan prasarana sejumlah sekolah termasuk juga di bidang kesehatan persoalan limbah yang belum dikelola dengan baik, persoalan terminal liar serta persoalan reklame yang tidak tuntas,” tambahnya.
Permasalahan berikutnya, kata Wakil Ketua Komisi C itu, mengenai pedagang kaki lima dan revitalisasi pasar, kemacetan lalulintas, permasalahan sampah serta pembangunan Islamic Centre yang diketahui untuk merealisasikan pembangunan sudah dianggarkan beberapa tahun anggaran.
“Semua persoalan yang kami sampaikan tentu wajar akan selalu menjadi sorotan dalam kesempatan terutama melalui forum paripurna,” pungkasnya.
Sanksi
Sementara Fraksi Gerindra minta kepada Walikota Medan untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD) yang tidak menjalankan aturan dengan baik.
Hal ini mengingat, banyaknya para SKPD yang dinilai tidak mampu ‘ bekerja’ secara maksimal dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).Sehingga mengakibatkan realisasi pendapatan tahun 2016 hanya mencapai Rp4,3 Triliun yang terdiri dari PAD Rp 1,5 triliun dan pendapatan transfer Rp2,7 Triliun.
“Harus ada sanksi tegas bagi SKPD yang tak menjalankan aturan secara baik. Ini penting untuk pelajaran yang berharga bagi perbaikan Medan ke depan, ” kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Medan Godfried Effendi Lubis.
Sambungnya, DPRD Medan juga meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Medan khususnya terhadap pendapatan daerah.
“Sedangkan dari sisi belanja Fraksi Gerindra DPRD Medan berharap Pemko Medan harus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” sebutnya.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan terkait kinerja SKPD di Pemko Medan yang harus segera diperbaiki yakni, Dinas Pendidikan diminta melakukan peningkatan tenaga pendidik secara merata. Untuk Dinas Kesehatan, agar menambah puskesmas pembantu di setiap kelurahan.
Selanjutnya, persoalan drainase dan masalah banjir yang belum optimal dilakukan.Ini secara nyata masih seringnya banjir di beberapa titik jalan di Medan.
“Bila terjadi hujan sebentar saja sudah tergenang air.Serta masalah jalan kota Medan yang masih banyak berlubang yang harus mendapat perhatian oleh jajaran SKPD dan Pemko Medan,” pungkasnya.(TM/04)
