TOPMETRO.NEWS – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Kesehatan Masyarakat terkait data penduduk miskin dan Penerima Bantuan Iuran ( PBI) Kota Medan, HT. Bahrumsyah meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperbaiki data angka kemiskinan.
Karena data yang ada sekarang masih amburadul dan menyulitkan dalam pendataan warga miskin di daerah ini.
“Hingga saat ini data penduduk miskin di Medan masih amburadul. Untuk itu, kita ( Pansus-red) meminta kepada Pemko Medan untuk segera memvalidasi data kemiskinan yang amburadul tersebut,” kata HT.Bahrumsyah kepada wartawan, Selasa (29/8).
Agar kebijakan pengentasan kemiskinan itu tepat sasaran, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) maka hal yang paling penting dilakukan Pemko Medan adalah validasi data terlebih dulu. Dengan pendataan yang tidak akurat maka program pengentasan kemiskinan tak akan bisa tetap sasaran.
Menurutnya, leading sector pendataan kemiskinan ada di Dinas Sosial (Dinsos) Medan. Walaupun selama ini ada juga data kemiskinan di Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, sangat disayangkan sekali bahwa berdasarkan data penduduk miskin berdasarkan keterangan dari Dinsos Medan pada rapat lanjutan pansus terkait penduduk miskin yang digelar, Senin (28/8) disebutkan bahwa penduduk miskin di Medan hanya berkisar 110 ribu jiwa.
Data itu, berbeda dengan pendataan yang disampaikan oleh BPS yang menyebutkan bahwa data penduduk miskin di Medan mencapai 500 jiwa.
“Jelas ada perbedaan data yang disampaikan oleh baik itu Dinsos Medan maupun BPS.Sehingga belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlah penduduk miskin di Medan,” sebutnya.
Kondisi itu, sambungnya, membuat banyaknya masih ditemukan warga warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Berpijak dari kondisi demikian seharusnya Pemko Medan segera membenahinya dengan melakukan pendataan ulang, dengan aparatur pemerintahan kelurahan hingga ketingkat lingkungan. Mengingat mereka yang mengetahui secara jelas kondisi masyarakatnya.
“Kita minta Pemko melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat miskin penerima program pemerintah. Temuan kita dalam perealiasiannya masih belum tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Endar Sutan Lubis menyebutkan bahwa terkait pendataan penduduk itu pihaknya telah membentuk tim dengan melibatkan BPS, Dukcapil dan Bappeda Medan.
Tim itu nantinya akan bekerja melakukan pendataan ulang ke lapangan, dan data masyarakat miskin di Medan tidak akan lagi berbeda-beda. (TM-04)
