topmetro.news, Medan – Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2025.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemko Medan, terutama terkait optimalisasi serapan anggaran, peningkatan PAD, penanganan banjir, hingga pemerataan pembangunan.
Pandangan akhir fraksi disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura-PKB Lailatul Badri, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026), dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen.
Dalam pandangannya, Fraksi Hanura-PKB menilai laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan keuangan, melainkan indikator keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,324 triliun atau 90,80 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurut fraksi, capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Karena itu, Hanura-PKB meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat reformasi birokrasi, memperluas digitalisasi pelayanan, meningkatkan pengawasan, serta membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain pendapatan, Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 82,56 persen atau sebesar Rp5,837 triliun dari total anggaran Rp7,070 triliun.
Menurut Lailatul Badri, kondisi tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Lemahnya daya serap anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menunjukkan masih ada hak masyarakat yang belum terpenuhi melalui program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Fraksi juga memberikan perhatian terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 yang mencapai Rp592,2 miliar. Nilai tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap perencanaan program dan percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah.
Tak hanya menyoroti aspek pengelolaan keuangan, Hanura-PKB juga meminta pemko mempercepat penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Evaluasi terhadap pembangunan drainase dan proyek infrastruktur juga dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaannya benar-benar mampu mengurangi genangan serta tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Fraksi Hanura-PKB juga mengingatkan komitmen Pemko Medan untuk mengalokasikan sedikitnya 35 persen APBD bagi pembangunan kawasan Medan Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Menurut fraksi, komitmen tersebut harus diwujudkan secara konsisten guna mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah utara Kota Medan.
Selain itu, digitalisasi pelayanan publik yang telah dijalankan Pemko Medan diapresiasi, namun masih perlu disempurnakan agar dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Di akhir pandangan fraksinya, Hanura-PKB berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat realisasi program, mengoptimalkan pemanfaatan APBD, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
reporter | Thamrin Samosir
